Cegah Stunting, Fraksi PDIP Target 21 Desa Binaan di Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Pemerintah Provinsi Maluku dibawa komando Drs. Murad Ismail sangat memperhatikan masalah stunting. Stunting menjadi masalah yang melibatkan lintas OPD mulai dari Dinas Kesehatan, PUPR, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, dan lainnya hingga TP PKK.

Tidak mau ketinggalan, PDI Perjuangan juga serius memperhatikan masalah stunting.

PDI Perjuangan melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku mendorong anggotanya untuk melakukan pendampingan di setiap daerah pemilihan agar minimal memiliki tiga desa di kecamatan yang belum menjadi binaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadi binaan wakil rakyat dari PDI Perjuangan.
“Program ini sesuai instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 3492 tertanggal 11 November Tahun 2021, terkait dengan penanganan stunting. Jadi kita sudah jalan,” demikian penegasan yang disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur G. Watubun kepada wartawan di Ambon, Jumat (19/11/2021).

Menurut Watubun, ada tujuh anggota DPRD Maluku dari PDI Perjuangan yang mewakili tiap daerah.
“Setiap anggota fraksi harus memiliki tiga desa binaan dalam satu kecamatan untuk dibina mewakili setiap daerah pemilihan,” jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan pada 18 November 2021 telah melaksanakan rapat internal fraksi dan memutuskan untuk menugaskan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku, untuk menginventarisir desa yang menjadi sasaran untuk dijadikan desa binaan.
“Ini penting agar tidak terjadi tumpeng tindih desa binaan antara Fraksi PDI Perjuangan dan pemerintah Provinsi Maluku,” jelasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan lanjut Watubun harus memastikan proses pendampingan balita selama seribu hari sejak lahir agar tetap mendapat ASI ekslusif, diikuti pendampingan setiap anggota dan memberikan laporan secara berkala.

Menurutnya, masalah stunting penting, karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dimulai dari bayi.
“Dari kandungan, sampai bayi tersebut lahir, harus dipastikan tiap hari bayi mereka harus di beri Asi (Air susu ibu) saja, dan tidak boleh di beri susu yang lain,” ingatnya.

Watubun kembali mengingatkan bahwa proses mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tangung jawab semua stakeholder termasuk anggota DPRD untuk berbuat nyata.

Program perangi stunting Fraksi PDI Perjuangan akan dilaporkan ke DPP PDI Perjuangan pada 25 November 2021 Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60