Kades Hatunuru Terpilih Dipolisikan

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Kepala Desa Hatunuru Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terpilih, Melkisedek Rumaherang resmi dilaporkan ke Reserse Kriminal Umum Polres SBB atas tuduhan dugaan penipuan mengatasnamakan pejabat kepala desa, Kamis (04/11/2021).

Kuasa Hukum masyarakat Desa Hatunuru Semmy Riry SH.MH kepada wartawan di Piru menegaskan jika pihaknya resmi melaporkan kades terpilih ke Polres SBB atas tuduhan dugaan penipuan terhadap Masyarakat dan perusahan.
“Benar, kami telah melaporkan hal ini dan sudah didesposisikan ke Bagian Tindak Pidana koerupsi di Polres SBB,” katanya.

Semmy menjelaskan, oknum MR tersebut sebagai kepala desa terpilih sehingga secara etika pihak kuasa hukum menyurati Bupati SBB dengan tujuan agar pelantikan Kades Hatunuru ditunda karena sedang terjerat hukum tindak pidana korupsi dan dugaan penipuan yang sedang diproses pada Polres SBB.

“Kami berharap, bupati dapat mempertimbangkan pelantikan Kepala Desa Hatunuru, walaupun kasus tersebut masih pra duga tak bersalah,” katanya.

Dan tambahnya, tidak juga menganggu proses politik, namun yang menjadi masalah yang bersangkutan dalam kasus ini jika dibawa ke rana pidana cukup berat sehingga wajar ditunda proses pelantikannya.

Ditegaskan, yang terpenting oknum MR saat itu melakukan perikatan dengan pihak perusahan yang beroperasi di wilayah desa dan perikatan tersebut dilakukan di depan notaris.

“Setelah perikatan tersebut oknum kades terpilih melakukan transaksi pembayaran, dan itu dilakukan juga di notaris, dan mengatas namakan pejabat desa,” terangnya.

Padahal terangnya, yang bersangkutan bukan pejabat Desa Hatunuru sehingga secara etika pemerintah dibawa oknum tersebut telah menipu.
“Sehingga diduga oknum MR melakukan penyamaran sebagai seorang pejabat untuk menipu dan mendapat keuntungan,” katanya.

Semmy menambahkan, bukan cuma masalah itu, namun persoalan Pilkades yang ada kekosongan hukum sehingga timbul banyak persoalan yang terjadi di saat Pilkades di Kabupaten SBB.

“Hasil konsultasi kami dengan Bagian Pemdes Kabupaten SBB dan penjelasan yang kami terima bahwa Pemdes berpatokan pada Perbup, yang mengatakan bahwa proses Hukum itu tidak menganggu proses pelantikan Kepala Desa,” katanya.

Dikatakan, pada pasal 41 ayat 7 PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Desa disitu menyebutkan ‘ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu 30 hari.

Sehingga jika ada keberatan perselisihan hasil yang di ajukan kepada Bupati seharusnya Bupati mempending Desa tersebut untuk proses pelantikan dan harus menunggu sampai 30 hari.

“Jika lihat Perbup katakan lain dan terjadi pertentangan antara yang ada di dalam Perbup dan PP dan secara Hukum harusnya berpatokan pada PP, karena PP adalah merupakan peraturan yang lebih tinggi dari pada Perda,” katanya.

Menyikapi hal tersebut tokoh masyarakat Desa Hatunuru Samuel Paulus Rumahuru mengatakan, awal perjanjian atas notaris itu terjadi pada tahun 2015, hal itu di lakukan MR saat ke Ambon dsn berkorporasi dengan pihak perusahaan.

“Saat proses tersebut, MR mengatakan bahwa dia sebagai yang punya hak pada wilayah Desa Hatunuru karena sebagai Raja Negeri, hal itu di lakukan oleh oknum tersebut tanpa memberitahukan pada masyarakat, pemerintah desa juga BPD,” katanya. (Kos)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60