Wattimury : Pemkot Harus Intens Sosialisasi Penerapan Barcode

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk menerapkan sistem Barcode, dalam transaksi pembayaran tariff angkutan kota, mulai disikapi DPRD Provinsi Maluku.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (30/10/2021) berharap, kebijakan penerapan barcode pada opembayaran tariff angkot disosialisasi dan dipelajari sebelum diberlakukan.

Wattimury menilai jika penggunaan Barcode merupakan program Pemerintah Kota Ambon yang lebih paham adalah pembuat kebijakan yakni Pemkot Ambon.

“Sebagaimana direncanakan maka tentunya Pemerintah Kota Ambon lebih mengetahui programnya serta dampak bagi masyarakat Kota Ambon. Karena sudah pasti ada tujuannya,” kata Wattimury.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias menegaskan jika kebijakan tersebut tidak disetujui oleh penumpang maupun pengemudi Angkot.
“Kebijakan Pemerintah Kota Ambon dengan menerapkan Barcode pada Jumat 29 Oktober 2021, merupakan kebijakan yang tidak populer,” tegasnya.

Bahkan Yeremias mengkuatirkan, ada upaya kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak bank tertentu maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu, tegas Yeremias, dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi III untuk mengundang OJK guna membahas kebijakan penggunaan Barcode saat transaksi di dalam mobil angkutan umum.
“Saya katakan ini kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang tidak populer . Bisa saja ada dugaan kerjasama dengan pihak bank tertentu bahkan dengan OJK. Karena Secepatnya kita akan panggil OJK,” tegasnya.

Mestinya, sebut Yeremias yab pernah menjadi Kernet Angkot jurusan Kuda Mati itu dalam menerapkan kebijakan pemerintah harus peduli dengan rakyat. Karena apa ya diterapkan pemerintah harus memberi rasa nyaman dan keuntungan bagi rakyat.
”Kalau dengan menggunakan Barcode, siapa yang untung dan siapa yang buntung. Ini bukan busway ini hanya angkutan umum. Sehingga kebijakan ini perlu dikaji lagi,” tegasnya.

Apalagi, ingat dia, Angkot dalam kota Ambon dengan jarak yang tidak menentu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebijakan penggunaan Barcode sudah memasukan biaya dengan memperhitungkan jarak atau tidak.
”Semua pengemudi angkutan umum dan penumpang tidak setuju dengan pemberlakuan Barcode Jangan sampai tarif dengan menggunakan Barcode justru merugikan penumpang atau bahkan merugikan sopir angkutan,” tegasnya.

Karenanya, Yeremias meminta Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, tinjau lagi penggunaan Barcode dalam membayar jasa angkutan.
“Apalagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 mesti kebijakan pemerintah populis dengan memperhatikan kondisi masyarakat saat ini. Masyarakat sudah susah. Jangan lagi Disusahkan,” tandasnya. (Eln)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60