Pasung ODGJ, Bukan Solusi

  • Whatsapp
banner 468x60

Refra : Dinas Sosial Harus Bertanggungjawab

AMBON, MG.com – Memasung Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih sering terjadi di Maluku, malah hal tersebut dianggap biasa saja. Bahkan, ada yang tega memasung keluarganya hingga bertahun-tahun. Padahal tindakan ini tidak membawa kebaikan bagi ODGJ.

Kebiasaan memasung ODGJ akhirnya disikapi Ketua Fraksi Pembangunan Bangsa DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra.
Kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku, Senin (06/09/2021).
Refra  menyesalkan adanya tindakan pemasungan tersebut, apalagi jika telah dilakukan bertahun-tahun.
“Karena sudah bertahun-tahun, padahal pemasungan tidak menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah bagi ODGJ,” katanya.

Sumber dokumentasi Republika.co.id

Untuk itu, Refra mendesak pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Maluku, untuk segera mengambil langkah serius dalam penanganan ODGJ yang dipasung untuk secepatnya ditangani Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Nania Ambon.

Untuk diketahui, ada lima warga  Kepulauan Aru dan Kota  Tual,  dipasung bertahun-tahun.
Mereka adalah, Christian Waitobi (53) dan Monica (36) asal Desa Marlasi, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru serta Mohammad Kasim Ainarwawan (29) asal Desa Temedan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan Ketty (34) warga Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual.

Lima orang itu dipasung oleh keluarganya karena dianggap membahayakan keselamatan warga lain.

“Pemasungan ini kurang lebih sembilan tahun di Desa Temedan dan Taar Kota Tual, kemudian di Aru juga sama. Ini pemasungan yang sudah bertahun-tahun, karena itu saya minta ke Pemerintah kabupaten dan kota juga Provinsi, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) lebih intens untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani kasus ODGJ yang dipasung,” ujarnya.

Selanjutnya menurut politisi PKB itu, meskipun secara psikologis mengalami gangguan, namun sebagai warga negara ODGJ memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan dari pemerintah dalam proses penyembuhan.

“Kita akan mendorong dan mensupport, Dinsos Sosial akan dimintai penjelasannya dan bertanggungjawab atas persoalan ini, untuk nantinya bisa diangkut dari daerah asalnya ke RSKD Nania Ambon,” katanya tegas. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60