Ambon, MG – Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon Yusuf Wally menyebutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, guna meminimalisir penyebaran covid 19 di kota Ambon menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat.
Ia menyampaikan, dengan adanya pembatasan tersebut, tidak serta merta harus dilakukan juga untuk ibadah di Masjid, terutama ibadah Sholat Idul Adha, seperti yang ramai di perbincangkan di sosial media.
“Sampai saat ini tim gugus tugas belum melakukan rapat dengan DPRD kota Ambon terkait kebijakan PPKM Mikro. Jadi, yang menjadi kegelisahan masyarakat saat ini terkait pembatasan ibadah seperti di Masjid yang sebentar nanti akan melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, kan masyarakat dapat dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan,” ungkap Yusuf di Ambon, Selasa (13/07/2021).
Ia berpendapat, pemerintah kota Ambon perlu melakukan tes secara masif dilingkungan kota Ambon, baik desa kelurahan apalagi sampai pada RT/RW, guna mengetahui kondisi lingkungan yang masuk dalam zona merah.
“Jika lingkungan itu tidak bermasalah maka masyarakat dapat melakukan sholat lima waktu, dan sholat idul adha di masjid lingkungan RT/RW dengan selalu menjaga protokol kesehatan,” katanya.
“Saat ini masyarakat berbondong-bondong datangi lokasi kegiatan vaksin karena banyak kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat yang tidak melakukan vaksin. Begitu banyak antusias masyarakat mengikuti vaksin pertanda masyarakat juga dapat mengikuti anjuran pemerintah,” katanya menambahkan.
Legislator asal PKS ini juga mengatakan, pada saat pemerintah kota menjalankan kebijakan PPKM mikro, harus ada evaluasi dari tim gugus untuk 14 hari kedepan terkait pengaruh yang di timbulkan PPKM mikro terhadap pengurangan penyebaran covid, dampak ekonomi bagi masyarakat, dan yang terpenting tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat.
“Kedepan apapun yang dilakukan pemerintah harus dengan mudah dapat diukur keberhasilan suatu program. Jika angka penularan Covid-19 meningkat, berarti ada yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah dalam memutus rantai penularan,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat sudah sangat menderita sejak dilakukan PSBB di kota Ambon, dan saat ini dilakukan lagi PPKM Mikro, sementara bantuan pemerintah tidak dapat menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu ia meminta agar Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan masyarakat, salah satunya dengan bantuan sembako. Apalagi daya jual dan daya beli masyarakat di kota Ambon mengalami penurunan yang signifikan.
Bahkan ketika kota Ambon ditetapkan sebagai zona merah, menyusul makin tingginya angka kasus Covid-19 serta penyebarannya, serta tugas satgas yang semakin berat, maka ia pun merasa perlu di lakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ada kesadaran Dari masyarakat dalam menjaga protokoler kesehatan.
“Itu tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah dan stakeholder lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran,” cetusnya.
Adapun ia menjelaskan, sesuai instruksi walikota Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pegawai kota Ambon dapat diizinkan kerja dari rumah, akan tetapi menurutnya hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat.
“Tidak mungkin dapat dilakukan masyarakat karena masyarakat perlu mencari makan sendiri, sehingga kerja diluar rumah tidak bisa dielakkan, sehingga perlu perhatian pemerintah bagi masyarakat,” tutup Wally. (VATAL)
