DPRD Maluku Desak DPR RI Bahas RUU Kepulauan

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Hingga saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan belum juga dibahas DPR RI, padahal telah masuk prolegnas sejak tahun 2020.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengaku sesuai informasi yang diperoleh berdasarkan pernyataan anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono bahwa pemerintah telah menetapkan tujuh Menteri untuk terlibat dalam pembahasan RUU Daerah Kepulauan ini.

“Tapi di DPR RI belum semua fraksi memasukan anggotanya sebagai Panitia Khusus (Pansus). Itu yang menjadi alasan mengapa RUU Kepulauan belum juga dibahas hingga saat ini. Kami  terus berkoordinasi dengan Badan Kerjasama RUU Kepulauan supaya membuat satu gerakan. kita tidak bisa terus berdiam diri, takutnya, pada tahun ini juga tidak dibahas maka kita akan repot,” kata Wattimury kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku, Kamis (17/06/2021).

Menurutnya, ada banyak hal yang akan dilakukan namun payungnya ada pada UU Kepulauan, misalnya LIN. ”Dengan UU ini ada banyak Perda yang bisa dibuat dan hak masyarakat juga bisa diatur dan tentunya peningkatan pendapatan daerah melalui PAD,’ kata Wattimury.

Untuk itu, Wattimury mengaku  telah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan membicara langkah yang harus diambil agar RUU Kepulauan bisa diselesaikan.

RUU Kepulauan lanjut Wattimury, merupakan usulan inisiatif DPD RI dan DPR RI  telah menetapkannya sebagai salah satu yang menjadi perioritas untuk dibahas dan telah masuk dalam prolegnas.

“Namun pengalaman kita, pada tahun 2020 RUU ini telah masuk prolegnas namun tidak kunjung dibahas. Tahun ini sudah bulan Juni dan hanya tersisa beberapa hari akan masuk bulan Juli, namun RUU Kepuluanan belum juga dibahas. Untuk itu harus ada langkah yang terukur,  jelas dan cepat,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka DPRD Maluku telah mengundang Pemerintah Daerah Maluku, diwakili Sekda Maluku beserta jajaran yang berkaitan dengan RUU Kepulauan untuk rapat bersama.

“Hasilnya, kami akan berkoordinasi dengan Badan Kerjasama Daerah Kepulauan yang saat ini diketuai Gubernur Sulawesi Tenggara, melalui Sekretariat Badan Kehormatan yang berkedudukan di Kendari,” jelas Wattimury.

Hasilnya, segera lakukan pembicaraan virtual dengan pimpinan DPRD Delapan Provinsi Kepulauan tersebut. Setelah  dilaksanakan maka pihaknya akan mengundang mereka bertemu untuk menyatukan persepsi dan memperjuangkan RUU Kepulauan untuk dibahas di DPR RI.

“Kami akan tempuh berbagai hal, agar RUU Daerah Kepulauan dibahas DPR RI,” tegasnya. (Eln).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60