DPRD Maluku Bakal Awasi Pembenahan Kinerja Pemda

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON,MG.com – BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Namun ada catatan kecil yang menyertai penilaian tersebut.

Untuk itu, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury berjanji lembaga yang dipimpinnya akan lakukan pengawasan terhadap catatan BPK RI yakni penganggaran kegiatan pada empat OPD Pemprov Maluku tidak tepat, pengelolaan belanja hibah dan Bansos pada Pemprov Maluku belum memadai, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib dan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset tetap tidak memadai.

“Akan kita bicarakan di Pansus sebab ada catatan BPK  dan sudah dikasih waktu selama 60 hari  dengan demikian apa yang masih kurang akan dilengkapi dan yang beluam sesuai dengan peraturan perundangan undangan segera disempurnakan agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Wattimury kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku usai Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, Rabu (02/06/2021).

Namun, lanjut Wattimury, yang paling penting dan harus disyukuri seluruh masyarakat Maluku adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2021 adalah untuk kedua kalinya sejak kepemimpinan Murad Ismail (MI) di Maluku.

“Hari ini saya bersyukur karena untuk kedua kalinya di tahun yang kedua pak Murad jadi Gubernur Maluku Pemda Maluku terima penilaian BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

Menurutnya, jika disimak penjelasan Auditor Utama BPK Ri atau sambutan Gubernur Maluku jelas disampaikan bahwa WTP berarti tanpa masalah.

“Tapi masalah masalah itu tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan ini dengan demikian di waktu yang akan datang WTP ini bisa dipertahankan, dikembangkan terus. Penataan keuangan yang belum benar seperti yang ditemukan BPK harus dibenahi,” katanya.

Wattimury berharap, ditahun mendatang opini WTP yang nantinya diterima tidak disertai dengan catatan sekecil apapun.

“Ini satu kemajuan yang kita dapati ketika APBD 2020 sudah selesai BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh prosesnya dan menjadi bahan masukan kepada DPRD Maluku lakukan pengawasan,” katanya. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60