AMBON, MG.com – Komisi III DPRD Maluku menemui pimpinan Komisi V DPR RI membahas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
“Kita tahu bersama, Program KOTAKU di tahun 2021 anggaran yang diterima Balai Cipta Karya agak terbatas, untuk itu atas usulan banyak pihak termasuk Balai Cipta Karya kita perjuangkan di Komisi V DPR RI,” kata Hatta Hehanussa anggota Komisi III DPRD Maluku kepada wartawan di Sekretariat DPRD Maluku, Senin (22/03/2021).
Hatta mengakui, pihaknya diterima Muhammad Arwani Thomafi salah satu pimpinan Komisi V DPR RI, yang juga Sekjen PPP.
“Kebetulan pada hari itu, ada rapat bersama Menteri PUPR dan juga Dirjen, serta struktur lainnya. Jadi pada saat kami bertemu dan menyampaikan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Balai Cipta Karya dan Program KOTAKU, sekaligus menyerahkan aspirasi tersebut ke Menteri PUPR ” kata Hatta.
Hatta berharap, di tahun 2022 menjadi salah satu prioritas. Komisi V untuk memperhatikan program KOTAKU pada tiga kabupaten di Maluku.
“Kami juga akan perjuangkan kabupaten lain tapi tentunya saat ini program KOTAKU baru di Kota Ambon, Kota Tual dan Kota Masohi,” katanya.
Hatta mengakui, masih ada delapan kabupaten kota di Maluku yang belum tersentuh.
“Untuk itu kami berharap, pemerintah kabupaten dan kota segera mengusulkan program agar ada penetapan kawasan kumuh oleh bupati,” tandasnya. (Eln)
