DPRD Maluku Undang OPD Tuntaskan Ranperda ‘Warisan’

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Badan Penyusun (Bapen) Perda DPRD Maluku mengundang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan Ranperda inisiatif DPRD Maluku yang belum terselesaikan.

Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (20/01/2021).
Rapat tersebut dihadiri utusan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Ketahanan dan Kemanan Pangan Provinsi Maluku.

Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa serta Dinas Kelautan dan Perikaanan Provinsi Maluku.
“Karena ini mekanisme kelembagaan maka mau tidak mau harus diproses walau ini peninggalan periode sebelumnya atas nama DPRD Maluku. Melalui rapat internail Bapenperda maka kita harus tindaklanjuti dan selesaikan,” kata Sam Atapary Ketua Komisi IV DPRD Maluku kepada wartawan usai rapat tersebut.

Namun, tambah Atapary, ada Ranperda yang cukup lama yakni dari tahun 2014 hingga 2018. Akibatnya telah terjadi banyak pergeseran regulasi , kewenangan dan substansi.
“Agar bisa mengambil keputusan secara kolektif maka kita harus bicarakan kembali walaupun pernah difasilitasi namun karena sudah cukup lama maka hasil rapat yang dilaksanakan, kita meminta OPD terkait untuk kembali mengkaji, dan melihat apakah Ranperda tersebut masih relevan untuk ditindaklanjuti atau tidak,” kata Atapary.

Hal ini harus dilakukan mengingat telah terjadi pergeseran regulasi dan kewenangan. “Ini yang DPRD minta, OPD diberikan waktu untuk mengkaji dan menyampaikan ke DPRD dan melalui Bapenperda. Kita akan mencoba untuk memutuskan dari delapan Ranperda yang diusulkan mana yang masih relevan dari kaca mata OPD dan mana yang tidak relevan,” jelasnya.

Atapary menegaskan, jika ada Ranperda yang tidak lagi relevan maka dengan mekanisme politik akan dianulir dan yang masih relevan akan diharmonisasikan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan saat ini dan kedepan.
“Setelah selesai diharmonisasikan pada tingkat Bapenperda maka kita bersama Kemeterian Hukum dan HAM melalui Kanwil Hukum dan HAM Maluku akan ditetapkan menjadi Perda,” jelasnya.

Ke delapan Ranperda tersebut masing-masing, usulan tahun 2014, Ranperda tentang Pedoman Pembangunan Gedung Provinsi Maluku, usulan Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Ranperda tentang Pedoman Pembangunan Jalan Provinsi Maluku usulan Komisi III dengan Dinas PUPR Maluku.

Ranperda usulan Tahun 2015, Ranperda tentang Penyelenggaran dan Pembinaan Jasa Konstruksi usulan Komisi III dengan Dinas PUPR Maluku.
Ranperda usulan tahun 2016, Ranperda tentang Pemberdayaan masyarakat Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Wilayah Pulau-pulau Kecil Provinsi Maluku, usulan Komisi II dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku.

Ranperda usulan tahun 2017, Ranperda tentang Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku, usulan Komisi I bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Juga Ranperda tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan Provinsi Maluku usulan Komisi II dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
Ranperda usulan tahun 2018, Ranperda teng Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar Hutan, usulan Komisi II dengan DinasKehutanan Provinsi Maluku.

Ranperda tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita usulan Komisi IV dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60