PIRU, MG.com – Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku lakukan Aktualisasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai Empat Konsensus Dasar, di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten SBB, Selasa (20/10/2020).
Pemateri pada kegiatan tersebut Dandim 1502 Masohi Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho dan Wakil Ketua Divisi I TP PKK Provinsi Maluku, Ny. Irma Soamolle.
Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekda SBB, Mansyur Tuharea mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menumbuhkembangan pemahaman dan pengetahuan warga negara tentang nilai-nilai empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara di tengah era globalisasi dan bencana nasional wabah corona (covid-19) yang sedang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia.
“Selain itu, berbagai gejolak aksi demonstrasi yang dilaksanakan menuntut pengesahan undang-undang
cipta kerja/omnibus law yang bisa saja berdampak dan mengganggu stabilitas nasional,” katanya.
Menurutnya, bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan demokrasi yang maju serta desentralisasi luas dengan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
“Namun kita masih menghadapi berbagai permasalahan aspek berupa, masalah moral, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga,
perdagangan perempuan dan anak,
kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan, pudarnya rasa nasionalisme, maupun rasa patriotisme serta hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara,” jelasnya.
Semua permasalahan kata Gubernur, yang dulihat dan rasakan harus diakhiri dengan membangkitkan semangat, pengetahuan dan pemahaman warga negara mengenai pentingnya empat konsensus dasar dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap dijaga, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari.
“Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa; UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kostitusional dalam bernegara. NKRI sebagai konsensus yang harus dlijaga keutuhannya; Bhineka Tunggal lka sebagai semangat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Empat konsensus dasar ini merupakan tiang penyangga yang saling berhubungan satu sama lain, jika penopang yang satu tidak kuat, maka akan berpengaruh pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu merupakan tugas kita semua untuk mengaktualisasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai empat konsensus dasar tersebut dalam setiap pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju pembagunan nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” jelasnya.
Diharapkan melalui TP PKK kabupaten/kota sampai ke desa mampu menstransfer pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai empat konsensus dasar kepada seluruh anggotanya.
Sementara itu, dalam materinya, Dandim 1502 Masohi Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho dengan pokok materi Komitmen TNI Terhadap Penguatan Empat Konsensus Dasar Dalam Kehidupan Bermasyarakat menjelaskan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan,” terangnya.
Dikatakan, wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.
“Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional,” katanya.
Wawasan kebangsaan juga tambahnya, mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.
“Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal,” jelasnya.
Dengan demikian lanjut Dandim, dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan Ketua Divisi I TP PKK Provinsi Maluku, Ny. Irma Soamolle dalam arahannya menjelaskan bahwa alah satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara yang mengancam integritas kesatuan dan persatuan bangsa, adalah lunturnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri setiap anak bangsa.
“Gejolak globalisasi yang mendunia menjebak warga negara kita pada pandangan yang menyepelehkan rasa memiliki sebuah negara,” katanya.
Beranjak pada konstalasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian, maka kegiatan Aktualisasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai 4 Konsensus
Dasar yang melibatkan TP PKK sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan menjadi sangat urgen dan substansial untuk menggairahkan dan menghidupkan kembali semangat persatuan dan
kesatuan serta cinta tanah air, dalam ikatan bathin Bhinneka Tunggal Ika. (Kos)
