AMBON, MG.com – Minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Provinsi Maluku dari Pemerintah Pusat penyebab Maluku terperangkap dalam kemiskinan lantaran luas lautan yang 92 persen tidak diperhitungkan.
Kondisi ini merupakan kendala utama pembangunan penurunan angka kemiskinan di Maluku.
Demikian dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Rusdy Ambon kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (06/08/2019).
Menurut Rusdy, permasalahan kemiskinan Maluku pernah dibedah saat pemerintahan dijabat Karel Alberth Ralahalu.
“Saat Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu, persoalan ini pernah disikapi serius dengan dilakukan kerjasama antara Pemprov dan Bank Indonesia melalui seminar untuk membedah kemiskinan Maluku,” kata Rusdy.
Nara sumber yang diundang saat itu kata Rusdy adalah Sri Mulyani namun yang hadir Apriyani. Saat ini Apriyani menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi RI, orangnya sederhana, namun pintar, dia pakar ekonomi.
“Dia hanya melihat luas wilayah dan DAU dan jawabnya, Maluku tidak bisa turun dari kemiskinan, yang bisa hanya 0 hingga 1 persen. Dan ini yang diimplementasikan setiap tahun oleh semua OPD Pemprov,” katanya.
Jika diikuti kata Rusdy, tahun 2018 kemiskinan 19,…persen dan hanya turun nol koma.
Terkait apa yang bisa dilakukan dinas ini dalam upaya penurunan angka kemiskinan, Rusdy menandaskan dinas yang dipimpinnya hanya punya konsep, bukan implementasi.
“Yang harus berbuat banyak sesuai dengan konsep jika anggaran tersedia adalah dinas yang berkompeten dibidang infrastruktur, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan lainnya,” tandasnya.
Dijelaskan, Dinas PMPD Maluku tiap tahun hanya menerima alokasi anggaran Rp 7 miliar. Dengan dana tersebut, pihaknya hanya bisa menawarkan konsep.
“Alokasi dana tersebut jika digunakan hanya untuk satu proyek besar. Kami hanya menawarkan konsep dan jika diikuti bisa terukur. Ini harus dilihat Bappeda sehingga konsepnya bisa ditindaklanjuti, karena perencanaannya ada di Bappeda,” katanya.
Semua usulan OPD tambahnya, harus berdasarkan hasil kajian DPMPD. Sehingga kedepan diharapkan bisa terukur implementasinya.
Rusdy berharap, pemerintahan saat ini bisa menindaklanjutinya sehingga ada penambahan anggaran DAU, supaya saat perencanaan terbaru bisa sesuai dengan target.
“Jika hal jni dilaksanakan maka target bisa tercapai,” harapnya. (On).
