Tata Pengelolaan SDA, Gubernur Temui 13 Pengusaha Kehutanan

  • Whatsapp
banner 468x60

Ingatkan Pengusaha Soal Kewajiban

JAKARTA,MG.com – Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail bertemu dengan 13 owner (pemilik) perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT) di Maluku.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat malam (26/7/2019) di meeting room Hotel Ambhara Blok M Jakarta itu, Murad menegaskan komitmennya terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Mengingat, presentase luas areal konsesi IUPHHK-HA/HT terhadap luas kawasan hutan di Provinsi Maluku mencapai 17,71 persen.

Saat itu, mantan Kakor Brimob Polri itu mengingatkan perusahaan agar tidak hanya mengejar keuntungan semata. “Jangan sampai perusahaan hanya ingin meraih keuntungan, tapi hutan kita rusak. Untuk itu reboisasi yang menjadi kewajiban perusahaan harus menjadi perhatian serius, dan dilaksanakan,” tegas Gubernur didampingi Asisten 3 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kasrul Selang dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Lie.

Dirinya meminta, perusahaan pemegang konsesi IUPHHK-HK/HT di Maluku menjalankan program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi usahanya. “Jangan lupa pula kewajihan perusahaan untuk PAD buat Maluku,” katanya mengingatkan.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara kegiatan operasional IUPHHK-HA/HT, melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 552/1850 tahun 2019. Moratorium hutan Maluku itu berlaku sampai dengan adanya evaluasi lebih lanjut.

“Saya masih menununggu hasil evaluasi tim yang tengah bekerja di lapangan. Evaluasi ini dilakukan menyeluruh terhadap ekosistem industri kayu dan hutan di Maluku,” ungkapnya.

Moratorium yang diberlakukan saat ini menekankan agar pemegang konsensi pengelolaan hutan wajib mengedepankan azas kelestarian dan menjamin keberlangsungan fungsi hutan pada areal yang dikelolah dengan melaksanakan kegiatan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Reboisasi harus dilakukan agar peran dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dapat terjaga dengan baik demi keberlangsungan hidup generasi sekarang, dan generasi akan datang,” katanya.

Diakuinya, secara global Maluku juga telah mengalami dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut pada pulau-pulau kecil, peningkatan suhu udara, dan dampak secara lokal terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan kemarau berkepanjangan.

“Salah satu penyebabnya adalah rusaknya hutan kita akibat diekploitasi secara berlebihan, tanpa memperhatikan daya dukung hutan itu sendiri,” jelasnya.

Para pemilik perusahaan yang beroperasi di Maluku, dihadapan Gubernur Maluku menyatakan kesanggupannya. Harapan dari para pengusaha ini adalah ingin keberlangsungan dari usahanya, dan juga kepastian investasi.

Tercatat sebanyak 13 perusahaan yang mendapat izin konsensi IUPHHK-HA/HT di wilayah Maluku dan wilayah operasinya tersebar di lima kabupaten. Ke-13 perusahaan ini hadir atas undangan Gubernur Maluku yakni PT Talisan Emas (Malteng), PT Albasi Priangan Lestari (Malteng), PT Bintang Lima Makmur (Malteng), PT Gema Hutani Lestari (Buru), PT Nusa Padma Coorporation (Buru), PT Maluku Sentosa (Buru), PT Wainibe Wood Industries (Buru), PD. Panca Karya (Bursel), PT Wanapotensi Nusa (Bursel), Koperasi Wailo Wanalestari (Bursel), PT Reminal Utama Sakti (Bursel), PT Karya Jaya Berdikari (Tanimbar Selatan), dan PT Strata Pacifik (SBT).

Pertemuan orang nomor satu di Maluku ini merupakan upaya menata pengelolaan sektor sumberdaya alam di Maluku.
Sebelum bertemu dengan pengusaha kehutanan, Gubernur Maluku bertemu dengan INPEX Coorporation selaku operator pengelola Blok Masela, serta 269 perusahaan perikanan yang beroperasi di Maluku baik di bidang tangkap, pengolahan maupun budidaya. (*)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60