Usung Prinsip Zero KKN, DPC PERADI Ambon Gelar UPA

AMBON, MG.com – DPC PERADI Ambon kembali mengelar Ujian Advokat PERADI ke – 19 serentak secara nasional di 34 kota se Indonesia pada Sabtu (15/12/2019).
Ujian tersebut digelar di aula Student Centre, Kampus FKIP UNPATTI, Poka. Jl. Ir. M. Putuhena, Poka. Ujian dimulai pukul 11.00 WIB, dan berahir pada pukul 13.30 WIB.
Demikian dikemukakan Ketua DPC PERADI Kota Ambon, DR. Fachri Bachmid, SH, MH dari Istanbul, Turki, melalui sambungan teleponnya.
Bachmid menjelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf f Undang Undang RI No.18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa seseorang bisa berprofesi sebagai advokad maka harus terlebih dahulu dinyatakan ‘lulus’ ujian profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat.
“Dengan demikian PERADI selaku Organisasi Advokat terbesar di Indonesia dan juga sebagai satu satunya Organisasi Advokat yang diakui Internasional Bar Association (IBA), berkewajiban menyelenggarakan ujian Profesi Advokat tersebut,” terangnya.
Saat ini jumlah anggota organisasi PERADI kurang lebih 45 ribu orang tetap konsisten dengan menerapkan prinsip “ZERO KKN” dalam pelaksanaan Ujian Profesi Advokat (UPA).
Tujuan penerapan prinsip Zero KKN adalah untuk mencetak dan melahirkan calon advokat profesional, berintegritas serta bersikap dan bertindak taat pada hukum dan kodek etik profesi yang disandangnya dengan predikat “officium nobile”/profesi mulia.
“Profesi inj merupakan ujung tombak penegakan hukum dan keadilan di masyarakat serta menjadikan hukum sebagai panglima bukan kekuasaan,”fiat justitia ruat caelum”, tegasnya.
Saat ini DPC Peradi Ambon mengelar UPA Tahun 2018, yang diikuti 31 peserta, yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 26 laki-laki.
UPA yang digelar saat ini untuk kedua kalinya dan pelaksanaan UPA kedua ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Tahap dua kerjasama DPC Peradi Ambon dengan IAIN Ambon.
“Kami memberikan atensi khusus dan berharap agar peserta yang mengikuti UPA tahun ini bisa lulus dengan angka kelulusan signifikan, agar Maluku memiliki advokat handal serta mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan,” jelasnya. (On)

Tinggalkan Balasan