Cara Jitu Penertiban GB, Bentuk YonGab

AMBON, MG.com – Cara ampuh membersihkan penambang ilegal yang menggunakan bahan kimia berbahaya di kawasan Gunung Botak (GB) Pulau Buru hanya dengan merotasi seluruh aparat keamanan dari lokasi itu. “Salah satu cara untuk menangani persoalan Gunung Botak adalah membentuk satuan YonGab serta merotasi seluruh personil yang ada di Gunung Botak, mulai dari pangkat terkecil hingga pangkat tertinggi,” tegas ahli Kimia Universitas Pattimura, Dr. Justinus Male saat mendampingi Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Maluku serta Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Maluku memberikan penjelasan kepada wartawan seputar masalah di pertambangan ilegal Gunung Botak Kabupaten Buru, di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur Maluku, Jumat (6/9/2018).

Pembentukan YonGab ini perlu lantaran, ada banyak aparat di Gunung Botak, namun peredaran bahan kimia berbahaya yakni sianida dan merkuri semakin tinggi.

“Jika hal ini dibiarkan maka pencemaran lingkungan di Gunung Botak akan semakin parah. Hasil riset saya, rata-rata biota laut di Pulau Buru sudah tercemar merkuri dan sianida yang mengalir mengikuti sungai Anhoni,” terangnya.

Kondisi pencemaran di kawasan Gunung Botak Kabupaten Buru pasca penertiban tahun 2017, sudah pada tahap sangat berbahaya. Pasalnya, tingkat pencemaran di kawasan itu telah mencapai angka 750 ppm dalam kurun waktu enam bulan. “Di Jepang kawasan pertambangan yang dinyatakan tercemar berat membutuhkan waktu 25 tahun untuk mencapai angka 750 ppm namun di Gunung Botak hanya perlu waktu beberapa bulan saja,” kata Male.

Peneliti dari Universitas Pattimura, Jusmi Putuhena juga menegaskan data yang diambil per 3 September pasca penertiban pada 30 Agustus yang dilakukan aparat TNI/Polri, ternyata hasilnya tidak semua tenda penambang ilegal dibongkar. Bahkan, Senin (3/9/2018) masih terlihat pengangkutan material oleh penambang dari Gunung Botak. “Jadi masih ada sekitar 300-1.000 orang penambang yang masih  beraktivitas di Gunung Botak,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, Ir. Martha Nanlohy  pada kesempatan tersebut mengaku telah menyurati Presiden Joko Widodo melaporkan kondisi terakhir di Gunung Botak.

Sayangnya, sampai saat ini, surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Republik Indonesia ini belum mendapatkan jawaban.

“Kami sudah buat surat ke Presiden RI dua minggu lalu, minta perhatian terkait maalah Gunung Botak, tapi belum dapat jawaban,” ujar Nanlohy

Persoalan pertambangan emas ilegal di Gunung Botak, seakan tak ada habisnya. Upaya penutupan sudah dilakukan sebanyak 24 kali, namun tidak berhasil, penambang ilegal tetap beraktifitas.

Bahkan, Tim  Kajian Penataan dan Pemulihan Gunung Botak yang telah dibentuk dibawah koordinir Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dengan lembaga sepertinya tak bertaji dalam penanganan masalah Gunung Botak ini.

Hasil penyisiran terakhir dilakukan aparat keamaan 30 Agustus 2018 lalu,  telah dilaporkan ke Menkopolhukam, namun sampai saat ini belum ada respon apapun.

“Ilegal Minning (Penambang ilegal) ini yang harus dipangkas  karena mereka ini menjadi kendala kita terlebih  mereka pakai merkuri dan sianida hingga berton-ton,” kata Nanlohy.(on)

 

Tinggalkan Balasan