Peroleh WDP, Pemkab MTB Bentuk Tim Inventarisasi Aset

AMBON, MenaraGlobal.com-Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tiga tahun berturut-turut terhitung sejak 2015-2017, memperoleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku.

Hal ini diakui Sekda MTB, Piet Rangkoratat kepada wartawan di Ambon, Sabtu (14/7/2018).

Untuk itu, Pemda MTB akan mengambil langkah konkrit yakni, membentuk tim inventarisasi juga lakukan penelusuran dan identifikasi aset sesuai dengan bidangnya.

Setelah diidentifikasi dan inventarisir maka akan diambil  langkah pengamanan untuk menyajikannya secara baik sesuai akuntansi pemerintah dalam  laporan keuangan tahun 2018.

Menurut Sekda, ada beberapa hal yang menyebabkan Pemkab MTB memperoleh penilaian WDP antara lain, pengelolaan aset dari tahun 2010 hingga 2017 memerlukan perbaikan penataan dan penatausahaan karena masih ada aset yang memiliki selisih antara Simda Keuangan dan Simda Barang serta menelusuri aset yang keberadaannya belum jelas.

Dijelaskan pula bahwa  aset yang menjadi pemicu penilaian WDP dari BPK  bermacam-macam misalnya, tanah, mesin dan peralatan, juga gedung, jalan dan jembatan.

“Pekerjaan ini dikerjakan sejak beberapa tahun lalu namun dokumen penunjang tidak lagi tersedia kemudian SKPD teknis belum dapat menelusurinya secara baik. Itu yang menyebabkan BPK ragu memberikan penilaian terhadap neraca keuangan daerah,” akui Sekda.

Ditambahkan, jika penelusuran sudah dilakukan sejak tahun 2016 namun belum sepenuhnya selesai. Untuk itu, Sekda berharap saat penilaian di tahun 2018 semuanya bisa selesai, agar awal tahun 2019 ketika dilakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset 2018 sudah ada peningkatan penilaian dari WDP menjadi WTP.

“Kita optimis ada peningkatan penilaian,” katanya yakin.

Selain itu, aset bergerak seperti kenderaan roda dua dan empat akan ditelusuri dan diinventarisir juga.

“Bukan hanya itu utang pihak ketiga juga diperhatikan sebab ada beberapa paket pekerjaan yang oleh pemerintah daerah belum dapat diakui sebagai hutang karena mekanisme dan proses awal yang belum sepenuhnya memenuhi syarat perundang-undangan, untuk itu, Pemda belum bisa mengaggapnya sebagai hutang,” jelas Sekda.

Namun tambahnya, BPK merekomendasikan agar Pemda MTB tetap melaksanakan penatausahaan dan mengakui hutang tersebut dan menyajikannya dalam neraca keuangan agar diselesaikan dengan baik menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

“Dua hal ini yang menjadi pengecualian pokok dalam pemberian penilaian WDP kepada pemda tahun 2017,” katanya.

Selain dua permasalahan tersebut, lanjut Sekda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga antara lain, dana BOS yang belum dilakukan penataannya melalui mekanisme APBD.

“BPK merekomendasikan agar kita menampung dana BOS dalam postur APBD 2018 agar tidak menjadi persoalan. Kita berharap bisa lebih fokus dan semoga tahun  2018 Pemerintah MBD bisa meningkatkan penilaian BPK  dari opini WDP menjadi WTP,” harapnya. (On)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan