Ambon,MG.com-Dinas kesehatan Provinsi maluku bersama Unicef melakukan monitoring terpadu pelaksanaan respons lintas sektor atas rekomendasi audit kematian maternal Perinatal tim AMPSR di Maluku Tenggara
Dalam beberapa kajian terbaru tingkat dunia maupun data di Indonesia menujukan bahwa Angka Kematian Bayi ( AKB ) maupun Angka Kematian Ibu (AKI ) di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Situasi tersebut tergambar juga dari laporan rutin Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2020 yang menyatakan bahwa hanya sekitar 58% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih dan hanya sekitar 48% yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Ada 63 kasus kematian ibu dan 168 kasus kematian bayi yang tercatat masing-masing di Maluku tahun lalu. Perdarahan masih menjadi penyebab utama dalam kasus ibu, diikuti oleh alasan yang tidak ditentukan. Sedangkan untuk neonatus sebagian besar kematian terjadi selama minggu pertama kehidupan (87%).
Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut kematian Ibu dan bayi di Kabupaten Maluku Tenggara pada 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan yaitu kematian ibu tahun 2021 sebanyak 2 kematian Ibu diantara 1928 Kelahiran Hidup, dan 3 kematian Ibu diantara 2000 Kelahiran Hidup di tahun 2022. Kematian bayi tahun 2021 sebanyak 17 kematian bayi diantara 1928 kelahiran hidup, menurun menjadi 11 kematian bayi diantara 2000 Kelahiran Hidup.
Dari hasil rekomendasi ini, perlu adanya respon dari pemerintah daerah Maluku Tenggara, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Lintas Sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Faktor penyumbang kematian ibu dan perinatal dapat dihindari jika: tindakan pencegahan diambil, dan perawatan yang memadai diberikan. Pengenalan surveilans dan respons kematian perinatal ibu (MPDSR) akan menciptakan platform untuk bukti kritis dan meninjau masalah dan informasi berharga tentang pencegahan kematian. Tahun lalu, UNICEF telah mendukung pembentukan tim AMPSR di Provinsi Maluku dan Maluku Tenggara.
Faktor penyumbang kematian ibu dan perinatal dapat dihindari jika tindakan pencegahan diambil, dan perawatan yang memadai diberikan. Pengenalan surveilans dan respons kematian perinatal ibu (MPDSR) akan menciptakan platform untuk bukti kritis dan meninjau masalah dan informasi berharga tentang pencegahan kematian. UNICEF akan mendukung kegiatan Kunjungan Lapangan dan Pertemuan bersama Implementasi Respons di Maluku Tenggara.
Kunjungan ke kantor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdiskusi tentang program KB sebagai pintu masuk kehamilan dan persalinan yang ‘well-prepared’. Di MalRa juga sdh ada MoU tiga instansi (Dinkes, Kemenag, DPPKB) terkait Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin.ditutup dengan Diskusi bersama Kadinkes Maluku Tenggara, berfokus pada bagaimana Dinas Kesehatan selaku instansi teknis senantiasa mengedepankan penyusunan intervensi berbasis data. Dinkes berkomitmen utk menjadikan indikator SPM sebagai patokan utk mengevaluasi capaian program, agar mudah dipahami Pemda dan linsek.Kunjungan ke Puskesmas Ibra
Puskesmas sudah menjalankan notifikasi kematian melalui MPDN, termasuk pelaporan nihil (zero report). Puskesmas juga sudah pernah terpapar HCD untuk program imunisasi, berencana untuk membuat proyek serupa guna lebih meningkatkan partisipasi masyarakat mengunjungi Posyandu. Proyek sebelumnya adalah Busur PanaAdvokasi ke Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara
Bappeda sudah berkomitmen menjadikan SPM sebagai patokan dalam mengevaluasi layanan kesehatan, termasuk di dalamnya indikator AKI-AKB. Setelah diskusi tentang kendala akses dan rujukan di MalRa, Bappeda juga commit untuk mendampingi penyusunan PerBup (kegiatan rutin) terkait pelaksanaan Dana Desa, agar memasukkan layanan KIA dalam kegiatan Prioritas Dana Desa.Audiensi dengan Sekda Kabupaten Maluku Tenggara
Pemerintah masih menjadikan stunting sebagai kegiatan prioritas, yang mana di dalamnya termasuk pendekatan pada periode 1000 hari kehidupan. Pemda juga sudah menginfokan kepada pemerintah desa mengenai notifikasi penduduk pendatang (Dinkesprov menambahkan informasi mengenai rencana eliminasi malaria). Untuk mempermudah akses, juga sedang dibangun RS Pratama di Kei Besar.haring AMPSR Practice dengan RSUD Maren, Kota Tual
RSUD Maren sudah menyusun SK tim AMPSR per Sept 2024. Sudah mencoba mengumpulkan data-data kasus kematian (2 ibu, 5 perinatal) namun belum menjalankan audit. MPDN sudah berjalan baik, termasuk zero report. RSUD berkomitmen untuk dapat menjalankan audit tahun ini, terutama karena ada dorongan dari tim PKK (istri Pj Walikota adalah dokter anak, fasilitator AMPSR Provinsi)
( MG ))
