Ambon,MG.com-,-DPRD Provinsi Maluku, secara resmi mengumumkan pemberhentian Murad Ismail dan Barnabas Orno, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024. Ini setelah akhir masa jabatan Murad dan Orno berakhir, 31 Desember 2023 mendatang.
“Izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku atas pengabdian selama memimpin Provinsi Maluku,”kata Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, ketika memimpin rapat paripurna pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku, masa jabatan 2019-2024.
Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku ini juga mengigatkan, dipenghujung akhir masa jabatan Gubernur diingatkan agar tidak rombak birokrasi.”Dipenghujung pemerintahan kami ingatkan tidak lakukan perombakan birokrasi, karena menganggu stabilitas politik di Maluku. Jangan sampai terjadi like disklike (suka tidak suka),”ingatnya.
Tak hanya itu, usai memimpin rapat, Watubun ditanya awak media soal kinerja Gubernur, dia mengatakan.”Selama ini Gubernur orang paling malas menghadiri rapat paripurna. Sejak Ketua DPRD Maluku, jaman Pak Luki Wattimury hingga sekarang sangat malas. Jadi malasnya sekitar 85 persen,”bebernya.
Watubun juga menyesalkan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, tak hadir dalam rapat paripurna pemberhentian mereka.”Kami undang mereka tapi tak hadir. Daerah lain mereka menghadiri rapat paripurna pemberhentian. Ini aneh Gubernur dan Wagub tak hadir,”kesalnya.
Soal, kapan penyampaian pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan calon Penjabat Gubernur, dua mengaku, pihaknya diberikan waktu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga 6 Desember 2023.”Kita tanggal 4 Desember 2024 diterima Kemendagri. Pemilihan Pj Gubernur Maluku, telah dilakukan secara demokratis. Kita berharap, 1 Januari 2024 mendatang sudah ada Pj Gubernur. Ini agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan, sehingga urusan pemerintahan berjalan dengan baik,”pungkasnya.
Hadir pada kesempatan itu, perwakilan Forkopimda Maluku dan Rektor Unpatti Ambon. Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlihat menghadiri rapat paripurna.()
