AMBON, MG.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan,
Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), sebagai program strategis nasional tetap jalan dan sementara dalam proses. Bahkan, Pemerintah Pusat sudah bergerak agar ANP segera dibangun untuk mendukung Maluku sebagai LIN.
“Tidak benar ANP dan Maluku sebagai LIN ditunda atau dibatalkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat kepada wartawan saat memberikan keterangan pers didampingi
dan Kadis Perikanan dan Kelutan Provinsi Maluku, Abdul Haris, Minggu (20/3/2022).
Malawat mengatakan, pihaknya baru saja kembali dari Ciawi Bogor mengikuti rapat dengan Pelindo atas perintah Kementerian Perhubungan, bersama Kementerian Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Maritim dan Investasi serta Staf Presiden, bahas kajian kelayakan pembangunan Palembang Baru dan Ambon Baru.
”16 Maret 2022 itu bahas Palembang Baru. Sementara 17 Maret 2022 itu bahas Ambon Baru atau ANP,” sebut Malawat.
Dia mengaku, dalam pertemuan tersebut hadir Perwakilan Kantor Staf Presiden, Alan bersama Ikram Sangadji, Asisten Deputi, Kementerian Kemenko Marves.
Pertemuan itu juga dihadiri Asisten Deputi Bidang Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelautan.
“Saat itu dari Kantor Saf Presiden, mendesak agar ANP segera diwujudkan. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan, mempertanyakan studi kelayakan ANP yang mesti dibahas Februari 2022 dilakukan Maret 2022. Mereka desak agar segera dilaksanakan pembangunan ANP,” terangnya.
Malawat menuturkan, ketika dirinya menyampaikan bahwa di Maluku saat ini ramai di media sosial maupun sejumlah media cetak dan online kalau ANP dan LIN dibatalkan, mereka kaget.
“Berbeda yang berkembang lewat media sosial. Saya sampaikan mereka kaget. Saya tidak mengerti. Proyek sudah jalan kok ada isu pembatalan. Proyek ini sudah masuk Proyek Strategi nasional. Jadi 2025 mendatang beroperasi,” tegasnya.
Pada rapat tersebut disepakati beberapa hal, yang harus ditindkalanjuti dari hasil studi kelayakan ANP.
“Nanti kita tindaklanjuti,” katanya.
Soal pembahasan lahan ANP, lanjut dia, sudah laksanakan tahap konsultasi publik. “Itu terlahir 440 orang punya hak dalam lokasi ANP. Memang sebelumnya ada sekitar 200 hektar, namun yang dibebaskan hanya 158 hektar. Jadi lahan PLN, Pelabuhan penyeberangan Waai 0,6 hektar, tower, sungai, jembatan, jalan, dan garis pantai,” rincinya.
Sedangkan dari kepemilikan lahan 158 hektar yang dimiliki 440 orang, sebanyak 8 orang tidak sepakat, sementara 83 orang belum menyatakan sikap sepakat atau tidak.
“Kita undang mereka, tapi tidak datang. Apakah mereka sepakat atau tidak. Jadi semuanya 91 orang. Selanjutnya, Kementerian minta Gubernur buat kajian keberatan. Apakah Gubernur menerima dan menolak keberatan itu. Kalau lanjut penetapan lokasi,” paparnya.
Untuk itu, Malawat memastikan, ANP tetap jalan karena menyangkut wibawa Pempus dan Pemprov Maluku.
“Dengan pembangunan ini bisa tingkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Maluku. Jadi tidak benar ada pembatalan ANP maupun LIN,” ingatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris menambahkan, LIN dan ANP masih berproses.
Dikatakan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perikanan, dan Kementerian terkait lainnya menjeladkan jika ANP dan LIN ditunda atau dibatalkan.
“Jadi memang benar 17 Maret 2022 itu kami diundang oleh Pelindo bahas kajian studi kelayakan ANP. Jadi Kadis Perhubungan Maluku hadir, saya dan Kepala Bappeda Maluku dan pimpinan OPD ikut rapat secara online,” jelas Haris.
Haris mengaku, selain dari Kementerian Perhubungan, Perikanan, Maritim dan Investasi, Staf Presiden, juga hadir perwakilan Bappenas.
“Nah, kalau ANP tunda buat apa dilakukan studi ANP. Jadi sesuai paparan konsultasi lokasi tetap di Waai. Intinya, ANP dan LIN tetap jalan. Harus pertayaakan ke pusat rencana implentasnya. Sampai saat ini surat resmi dari pempus bahwa ANP dan LIN di dialihkan atau ditunda dan bahkan dibatalkan belum ada,” tandasnya.
Dia mengaku, studi kelayakan ANP sudah dibuat 2020 lalu dan hasilnya sudah dikirim kepemerintah pusat.
“Kalau berpendapat ada yang bilang gunung berapi dan ranjau belum ada pernyataan resmi. Memang lokasi ANP dan sejumlah daerah di Maluku pada umumnya daerah ada potensi gempa betul. Kalau Waai kami belum dapat rilis resmi. Apalagi sampai saat ini ranjau belum pecah atau meledak,” ingatnya.
Soal implementasi LIN, lanjut dia, masih dalam proses dan menunggu sikap Pempus. Namun, ingat dia, realisasi LIN mesti butuh peraturan Presiden, master plan, dan pengganggaran.
“Semua dari Pempus. Semua dokumen perencanaan kita sudah sampaikan. Pal Gubernur juga tidak tinggal diam. Pemda sudah lakukan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Tinggal Pempus,” paparnya.
Ditambahkan, Gubernur Maluku, sudah bentuk tim investigasi dan pembuatan dokumen perencanaan ANP.”Semua sudah di buat. Ada beberapa yang dilengkapi. Kedua tim pembebasan lahan diketua Ketua Asisten I. Kita sudah beproses. Tinggal menunggu Pempus. Kesiapan Pemprov sudah maksimal,” kata Haris.(D2)
