Jabatan Plh. Sekda, Ini Penjelasan Gubernur

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Gubernur Maluku Murad Ismail akhirnya memberikan penjelasan soal ditunjuknya Sadeli Ie selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku.

Penjelasan Gubernur Maluku tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno melalui konfrensi pers di Kantor Gubetnur Maluku, Rabu (21/07/2021).

Dalam penjelasannya, Orno mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Maluku memberikan klarifikasi bahwa, Gubernur Maluku merasa perlu menunjuk Plh. Sekda atas nama Ir. Sadeli Ie, M.Si semata-mata untuk tugas yang sifatnya rutinitas.

2. Keputusan tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan karena Sekretaris Daerah atas nama Kasrul Selang, beberapa waktu lalu terpapar corona virus disease (covid-19).
“Pertimbangan bapak gubernur bahwa saudara Kasrul Selang sementara ini perlu lakukan pemulihan kesehatan secara total dan sesuai aturan kurang dari 25 hari busa diangkat atau ditunjuk Plh,” kata Orno.

Kebijakan yang diambil Gubernur Maluku lanjut Orno, adalah mempertimbangkan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang efisien dan efektif demi kelancaran pelayanan publik atau masyarkat.
Keputusan sebagaimana tersebut lanjut Orno, telah dilandaskan pada aturan yamg berlaku terhadap penunjukan Plh. Sekretaris Daerah, antara lain,
1. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai ketentuan (UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

2. Apabila srorang Sekda Provinsi berhalangan me laksanakan tugasnya maka tugas Sekda dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah aras persetujuan Mendagri. (Pasal 214 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

3..Kepala Daerah menunjuk Plh, apabila Sekda tudak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja ( Pasal 4 huruf A Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah..

4. Pejabat pemerintah (Kepala Daera) memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Hak tersebut antara lain, menunjuk Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas apabila pejabat definitif berhalangan (UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan).
Pengangkatan, pemberhentian, dan atau pergantian Sekretaris Daerah tentu akan didasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sekalipun demikian hal itu adalah kewenangan mutlak kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

“Jabatan Sekretaris Daerah bukanlah jabatan politik tetapi adalah jabatan struktural yang tidak lazim dalam dunia birokrasi yang dijabat oleh seorang ASN sama seperti jabatan struktural lainnya dalam lingkup Pemerintah daerah hanya berbeda pada jenjang eselonisasi. Dengan demikian tidak perlu dioerdebatka apalagi dijdikan konsumsi publik,” kata Orno.

Dikatakan, mestinya semua pihak dapat memahami tentang tujuan dari pemerintah daerah adalah,

1. Secara politik untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem Pemerintahan Pusat dan daerah yang memberi peluangTurut sertanya masyarakat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

2. Secara formal dan konstitusional adalah untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945.

3. Secara operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan melancarkan pelaksanaan pembangunan.

4. Secara adiminiatraktif pemerintahan adalah untuk lebih memperlancar pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka good governance (pemerintahan yang bersih dan berwibawa).

Maka secara umum tugas dan fungsi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam me laksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah provinsi. Kaitan dengan tugas dan fungsi Srkretaris Daerah dan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan daerah lebih khusus pada tujuan operasional dan tujuan administrasi maka tugas dan fungsi Sekretaris Daerah adalah berada pada posisi poros sebagai lokomotif untuk menggerakan semua sub sistem menjadi sistem yang utuh dan kuat untuk bergerak maju dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah.
“Dengan demikian, seorang Sekretaris Daerah harus dapat memberikan rasa percaya kepada Kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap tugas dan fungsi koordinasi yang dapat memungkinkan visi dan misi pembangunan dapat tercapai,” katanya.

Kalaupun saat ini maupun dalam waktu yang akan datang tambah Orno, terjadi pergeseran bahkan pergantian jabatan struktural pada berbagai jenjang eselonisasi dalam lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku adalah semata-mata bertujuan untuk mencapai sebuah kemajuan demi kepentingan masyarakat dan bukan untuk tujuan politik,” katanya.

Orno menjelaskan, jabatan struktural mulai dari ajaran Sekretaris Daerah sampai ke bawah dalam lingkup birokrasi pemerintah daerah adalah merupakan ASN yang dapat digerakan untuk mencapai tujuan.
“Jabatan bukan hak tetapi amanah atau kepercayaan sehingga mutasi, promosi bahkan demosi dalam lingkup organisadi pemerintahan atau birokrasi adalah hal yang wajar dan biasa biasa saja,” kata Orno.

Orno menegaskan, Pemda Maluku selalu membuka diri untuk menerima berbagai setan dan masukan bahkan kritikan sekalipun.
“Kami merasa itu baik, dalam khasanah pengelolaan pemerintahan yang lebih baik ke depan,” katanya . (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60