Diskusi Publik FPNB, Usulan Raja Negeri Batu Merah Cacat Administrasi

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Front Pemerhati Negeri Batu Merah (FPNB) menggelar Diskusi Publik yang dihadiri tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Diskusi tersebut mengusung tema, ‘Rekronstruksi dan Revitalisasi terhadap sistem dan nilai-nilai adat di Negeri Batu Merah’.

“Karena saat ini sistem yang dibangun oleh Saniri Negeri demisioner bertentangan dengan tatanan adat yang berlaku di Negri Batu Merah,” kata Wakil Ketua Front Pemerhati Negeri Batu Merah, Ronny Ternate kepada wartawan di Ambon, Minggu, (4/04/2021).

Dikatakan, poin poin yang didiskusikan From Pemerhati Negeri Batu Merah bukan hanya buah pikir dari Mata Rumah atau marga adat tapi untuk seluruh masyarakat Negeri Batu Merah.
“Pembentukan lembaga ini untuk melihat Negeri Batu Merah dari dua sisi yakni sisi adat dan pemerintahan,” kata Ronny.

Dari sisi Pemerintahan lanjut Ronny, penetapan calon Raja Negeri Batu Merah, dilihat mekanisme, cacat administrasi. “Karena di Negeri Adat tidak mengenal votting, juga di pemerintahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, votting bisa dilakukan dalam konteks tertentu. Voting tidak bisa dilakukan dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis. Jadi hal-hal ini yang kami lihat bertentangan dengan tatanan adat yang berlaku di Negeri Batu Merah,” katanya.

Diskusi publik yang digelar tersebut menghasilkan dua rekomendasi yang akan disampaikan ke pejabat Negeri Batu Merah dan Walikota Ambon, agar tidak mensahkan rancangan Peraturan Negeri tentang Mata Rumah Parentah dan Petunjuk Teknis yang diusulkan Sandiri Negeri Batu Merah demisioner.
Indikator untuk tidak mensahkan Perneg lanjt Ronny, karena tidak lakukan uji publik sesuai dengan Perda Kota Ambon juga bertentangan dengan nilai adat atau tradisi Negeri Batu Merah. Contohnya, Saniri Negeri Batu Merah tetapkan Mata Rumah Parentah tanpa didahului Musyawarah Adat atau Musyawarah Besar dengan melihat seluruh komponen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Dan yang dilakukan hanyalah voting padahal voting dilarang.
“Maaf, saya harus sampaikan dan tidak bersifat SARA namun Negeri Batu Merah adalah Negeri Adat yang menetapkan Mata Rumah Parentah dan yang menjadi Raja tidak boleh perempuan karena bertentangan dengan tatanan adat yang berlaku di Negeri Batu Merah juga bertentangan dengan agama Islam,” katanya.
Karena adat harus berkiblat pada agama dan agama berkiblat pada Al’quraan.

Untuk itu, seluruh proses adat yang melanggar tatanan adat dan agama maka hal itu sangat naif.
“Artinya tidak menghormati tatanan adat yang ada,” kecamnya.

Untuk itu tambahnya, Walikota Ambon diminta objektif dakam memutuskan persoalan ini karena menentukan Mata Rumah Parentah maka ini berkaitan dengan hak.
“Jangan sekali-kali mengambil langkah yang bisa berakibat fatal. Karena maaf bicara soal hak maka bisa terjadi pertumpahan darah. Bukan memprovokasi keadaan namun hanya mengingatkan soal hak. Karena tidak segampang itu,” ingatnya.

Untuk itu, From Pemerhati Negeri Batu Merah meminta itikad baik Pemerintah Kota Ambon memanggil dua mata rumah yang berseteru untuk dimediasi.
“Jangan sedikit-sedikit suruh bawa ke rana hukum, bukan sisi rana hukumnya tapi dilihat dari sisi adat karena ini Negeri Adat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Front Pemerhati Adat Negeri Batu Merah, Iskarnaen menegaskan ada keberatan dari salah satu pihak akan menjadi perkara.
Perkara tersebut dalam tataran adat maka Raja bersama Saniri Negeri akan membentuk Peradilan Adat untuk menyelesaikan masalah adat dibarengi dengan bukti sah menurut hukum.
“Bukan langsung mengambil kesimpulan sendiri, musyawarah sendiri tanpa melihat bukti yang ada. Tetapi harus dilakukan sidang adat secara terbuka agar seluruh masyarakat tahu siapa calon raja sesuai bukti yang ada,” katanya.

Untuk itu, tambahnya, harus dilakukan pembuktian misalnya menurut silsilah adat sehingga diketahui Mata Rumah Parentah yang asli dan mana yang bukan.
“Jangan main tempel seenaknya saja.
Yang terjadi saat ini pengangkatan raja tidak melalui alat bukti yang ada, ini juga harus dilakukan uji publik dan sidang adat terbuka,” katanya.

Iskarnaen menjelaskan, di Negeri Batu Merah yang termasuk Mata Rumah Parentah yakni Hatalla dan Nurlete. Namun untuk marga Nurlete juga ada beberapa harus dibuktikan mana yang asli.

Soal desakan Walikota Ambon agar Saniri Negeri Batu Merah segera mengusulkan nama calon Raja agar segera dilantik sebelum Ramadhan, Iskarnain menegaskan, dalam proses penjaringan yang dilakukan Saniri Negeri Batu Merah telah melanggar adat istiadat.
“Bicara soal Mata Rumah maka ini bicara soal hak dan tidak bisa diputuskan dalam voting karena voting bisa berdasarkan suka dan tidak suka namun berkiblat pada bukti maka harus dibuktikan melalui sidang adat,” jelasnya.

Sidang adat terkait penetapan kepala pemerintahan mesti dilakukan jika ada persoalan yang timbul. (VAT)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.