PI 10 persen Blok Masela Diberikan Pempus Untuk Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Ketua DPRD Maluku, Drs Lucky Wattimury menjelaskan jatah Participating Interest (PI) 10 persen dari keuntungan pengelolaan Blok Masela telah ditetapkan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi Maluku.

Penetapan ini setelah Menteri ESDM, Kepala SKK Migas bersama Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan terkait masalah tersebut beberapa waktu lalu dan sudah diputuskan untuk Provinsi Maluku mendapat kepemilikan PI 10 persen dari pengelolaan Blok Masela.
Lantaran itu, hingga kini Pemerintah Provinsi Maluku sementara menyelesaikan 10 tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Saat ini tahapan 1-5 sudah diselesaikan, tinggal tahapan 6-10 yang belum dilaksanakan,”jelas Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada pers, Jumat (05/03/2021).
Menurutnya, karena pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Maluku, maka Gubernur Maluku Murad Ismail mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah provinsi untuk pengelolaan PI 10 persen Blok Masela.
“Dengan demikian langkah-langkah yang diambil Pak Gubernur didukung sepenuhnya oleh DPRD Maluku, karena DPRD menyadari betul bahwa aset Blok Masela bukan milik pribadi Gubernur atau milik Pemerintah Provinsi. Ini milik rakyat Maluku,”jelas Wattimury seraya menambahkan, Gubernur Maluku sebagai pimpinan di daerah ini akan mengupayakan sedapat mungkin sehingga PI 10 persen bisa memberikan kesejahteran bagi masyarakat Maluku.
Masih menurut politisi banteng moncong putih ini, bahwa nanti ada daerah terdampak seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun Kabupaten Maluku Barat Daya akan mendapat pertimbangan dan peruntukan tersendiri.
Karena bagaimanapun juga, dampak yang dihadapi dua kabupaten ini dengan kabupaten lain berbeda. “Nah, ini sudah menjadi pertimbangan Bapak Gubernur,”ujarnya.
Watimury menambahkan, Peraturan Daerah sudah ditetapkan, dan BUMD Maluku Energi Abadi itu sudah diatur disana.
“Kalau kita berbicara Blok Cepu, itu wilayah operasinya didalam luas 4 mil, jadi kabupetan/kota punya kewenangan. Sementara untuk Blok Masela ini sudah diluar kewenangan karena sudah melebihi 12 mil dan itu kewenangan Pemerintah Pusat. Kami berterima kasih karena Pemerintah Pusat menyerahkan pengelolaan PI 10 persen kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Mari kita melihat hal ini dengan hati yang tenang dan bijak sebab Blok Masela punya rakyat Maluku dan berdampak besar bagi peningkatan ekonomi Maluku,”harap Ketua DPRD Maluku ini.
Lantaran itu, untuk tidak menimbukan kontraversi, maka DPRD Maluku akan memanggil Bupati Kepulauan Tanimbar untuk berdialog dan mencari solusi bersama terkait dengan pembagian dan pengelolaan PI 10 persen Blok Masela. (**)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60