AMBON, MG.com – Pengelolaan KMP Sardinela akhirnya diserahkan ke PD Panca Karya, setelah PD Kalwedo Kinabela selaku perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tidak mampu mengelolanya dengan baik. Padahal, kapal 700 GT ini diserahkan Kementerian Perhubungan guna membuka keterisolasian serta menambah PAD MTB yang saat ini telah berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Atas izin Kemenhub, KMP Sardinela diambil alih Pemerintah Provinsi Maluku dan pengelolaannya diserahkan ke PD Panca Karya.
Setelah melalui beberapa proses, maka KMP Sardinela bakal mengisi rute basah yakni Waipirit-Hunimua menggantikan KMP Tanjung Kuako memasuki masa doking.
Dan, KMP Sardinela bakal menjadi primadona atau andalan PD Panca Karya sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi perusahaan milik Pemerintah Provinsi Maluku ini.
Lantaran mengalami beberapa kerusakan, saat ini Divisi Pelayaran PD Panca Karya sementara memperbaiki KMP Sardinela sebagai upaya menyiapkannya melayari rute KMP Tanjong Kuako.
“KMP Tanjung Kuako satu-satunya armada komersil milik PD. Panca Karya, yang kontribusinya cukup signifikan bagi daerah, sedangkan lima unit kapal lainnya yang merupakan kapal subsidi, saat ini KMP Sardinela sedang diperbaiki dan akan dilakukan uji coba, kapal berkekuatan 700 GT ini layak untuk berlayar,” kata Direktur PD Panca Karya, Rusdy Ambon kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (14/03/2020).
Menurut Rusdy Ambon, PD Panca Karya, hanya bisa bertahan dengan dua pos komersil yang dilayari KMP Tanjong Kuako, yang memberikan pendapatan potensial walaupun usianya telah tua.
Dari pendapatan kapal ini bisa membayar seluruh gaji karyawan PD Panda Karya, baik di darat maupun ABK.
“Sehingga subsidi itu, saat proses pencairan dimasukan dalam aset ‘bagi hasil’ perusahaan daerah, management lama tidak bisa menjalankan ini bahkan terjadi penyalahgunaan. Ini berani diungkapkan sebab bukti audit telah kami terima,” terangnya.
Saat ini ada dua skala perioritas di PD Panca Karya yakni Jasa Raharja dan Asuransi juga docking tepat waktu.
“Sebab, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka ada jaminannya. Prioritas ini tetap akan dilaksanakan dalam bidang bisnis pelayaran,” kata Rusdy Ambon. (On)
