Komisi IX DPR RI Dorong Sekolah Pelayaran di Maluku

AMBON, MG.com – Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendirikan sekolah khusus pelayaran.
Usulan dari Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan itu, mengemuka saat digelarnya pertemuan bersama Pemprov Maluku yang dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, di ruang rapat lantai VI kantor Gubernur Maluku, Kamis (6/2).

Anggota Komisi IX, Iman Suroso, asal PDI-Perjuangan dalam kesempatan itu mengatakan, Maluku yang memiliki sektor andalan perikanan merupakan Daerah Kepulauan dengan mayoritas luas laut, sangat tepat untuk dibangun sekolah pelayaran.
“Jawa Tengah yang lautnya tidak luas saja punya Sekolah Tinggi Pelayaran, malah lebih dari satu. Kalau Maluku punya, menurut saya lebih bagus, karena Maluku daerah kepulauan dan lautnya luas sekali,” ungkap Suroso.

Soruso menyarankan, Pemprov Maluku menjejaki kerjasama dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan untuk membantu mewujudkan pembangunan sekolah pelayaran tersebut.
“Pak Sekda bisa kerjasama dengan Komisi X biar dibantu untuk proses mendirikan baik itu bangunannya maupun dosennya. Saya setuju sekali, kalau disini ada sekolah pelayaran, karena menurut saya sangat sangat penting,” jelas Suroso.

Suroso juga berharap, Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Provinsi Maluku bisa mengadakan penambahan instruktur untuk pelatihan perikanan.
“Maluku ini sektor andalannya perikanan, sehingga tenaga kerja untuk sektor ini juga harus kita siapkan untuk mendukungnya,” tandas Suroso.

Sementara itu, Sekda Maluku, Kasrul Selang mengakui, jika keberadaan BLK sangat penting di Maluku untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
“Kami punya kepentingan dengan hadirnya BLK, di Ambon, Maluku Tengah, Buru dan Aru. Memang memanage daerah kepuluan pasti berbeda dengan yang kontinental. Maluku dengan 1.340 pulau yang kita bagi ke dalam 12 gugus pulau, mestinya kita mengharapkan setiap gugus pulau ada BLK, “ungkap Sekda.
Sekda mengaku bersyukur hadirnya BLK sudah bisa menjawab sedikit persoalan pengangguran.
“Data terakhir BPS, pengangguran di Maluku sebanyak 54 ribu dari 1,7 juta penduduk kita. Dari Angkatan kerja atau usia kerja, kurang lebih 8 persen pengangguran kita,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI juga didampingi mitra dari Kementerian Tenaga Kerja, yakni, Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional, Suhartono Kepala Biro Humas, R. Sushendarno dan Kepala Sub Direktorat sarana dan Prasarana, Adi Nugroho dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, Toto Suharto. (On)

Tinggalkan Balasan