AMBON, MG.com – Kenaikan harga rokok ternyata tidak berdampak di Maluku. Padahal, sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh, kenaikan harga rokok bisa berdampak pada peningkatan harga jual cengkeh di tingkat petani serta adanya PAD.
Untuk itu, diharapkan Pemerintah Provinsi Maluku percepat pembentukan dan pengoperasian UPTD Balai Sertifikasi Uji Mutu (BSUM).
“Karena belum ada regulasi maka kami belum bisa memungut retribusi dari perdagangan hasil bumi antar pulau,” kata Polly Jamlean Plt. Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri Dinas Indag Maluku kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Menurutnya, setelah UPTD Balai Sertifikasi Uji Mutu beroperasi, diharapkan akan menjawab tantangan penetapan harga hasil bumi.
“Kalau balai tersebut telah beroperasi maka setiap barang akan diperdagangkan antar pulau bisa dikenakan biaya, dengan demikian ada pemasukan bagi PAD serta penetapan harga jual di tingkat petani,” katanya.
Saat ini kata Jamlean, para petani langsung menjual hasil bumi ke pengepul dan selanjutnya dijual ke Surabaya dan daerah lainnya.
“Setelah ada BSUM maka kita bisa mengontrol harga dengan penentuan kualitas,” katanya.
Sementara itu, salah satu petani cengkeh asal Saparua, Pieter Tatipatta kepada Spektrum meminta pemerintah turun tangan menyikapi harga jual cengkeh yang sengaja dimainkan pengepul besar.
“Kalau bisa pemerintah melalui BUMD menetapkan harga minimal hasil bumi agar petani bisa memperoleh harga yang pantas. Karena selama ini terkesan pemerintah tidak membela petani, membiarkan petani berjibaku dengan hasil kerja keras yang tidak seimbang,” kata sarjana pertanian ini.
Menurut Tatipatta, jika pemerintah berpihak ke petani maka ada kebijakan yang ditetapkan termasuk menentukan harga hasil bumi. “Caranya pemerintah membeli hasil bumi musalnya cengkeh, pala, kopra, coklat dan lainnya melalui BUMD,” ulangnya. (On)
