Klaim PI 10 Persen, Gubernur Tegaskan Itu Pepesan Kosong
AMBON, MG.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, Bupati MBD, Benjamin Noach beserta jajaran pimpinan OPD Provinsi Maluku lakukan rapat bersama Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto dan staf dj ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Senin (04/11/2019).
Kepada wartawan usai rapat tersebut, Dwi Sutjipto menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan progres perkembangan Blok Abadi Masela saat bertemu Gubernur Maluku.
“Pertemuan SKK Migas bersama Gubernur Maluku, kami melaporkan progres perkembangan Blok Abadi Masela dan Gubernur sangat mendorong dan kita berharap bisa mencapai skedul yang diharapkan, malah dipercepat kerjasama antara INPEX dan Cell sebagai investor,” katanya.
Menurutnya, ini merupakan awal yang baik untuk pelaksanaan proyek Blok Masela.
Soal ada klaim dari daerah lain untuk pembagian Participant Interest (PI) 10 persen, Dwi Sutjipto menegaskan semua berdasarka keputusan Pemerintah Pusat. “Kita harus menunggu sesuai dengan harapan Presiden bahwa bagaimana proyek tersebut dilakukan sebesar-besarnya untuk daerah dan masyarakat,” katanya.
Contohnya, tenaga kerja dan pengusaha daerah diberi ruang agar turut berkontribusi dalam proyek ini.
“Ini tugas bersama antara SKK Migas, INPEX dan Pemda karena semua tenaga kerja yang terlibat maupun pengusaha lokal harus memahami karakter dari usaha Migas. Mulai dari masalah kemampuan dan teknik serta lainnya saat ini kita sudah mulai mengirim orang untuk mengikuti pendidikan dan waktu 2 tahun ini ada waktu untuk kita menyiapkan pada tingkat nasional kita bisa berkontribusi,” jelasnya.
Ketik disinggung soal kemungkinan PI 10 persen bisa diberikan ke daerah lain, Dwi Sutjipto tetap menegaskan menunggu arahan dari Pempus.
“Saya tidak bisa berkomentar, tunggu saja arahan Pempus,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail menegaskan soal klaim daerah lain tidak perlu dibahas.
“Tidak usah kita tanggapi karena itu omong kosong, jaraknya terlalu jauh dari Maluku. Lebih dekat Australia atau Timor Leste, yang selalu mengklaim itu ada di belakang sekali ini hal yang tidak perlu ditanggapi,” tegasnya santai.
Murad menegaskan, dari tahun 2010 Preside RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memastikan Blok Masela milik Maluku.
“Sejak zaman SBY telah dipastikan milik Maluku, tidak perlu ditanggapi itu pepessn kosong,” tegasnya. (On)
