Penanganan Kemiskinan, Dinsos Maluku Kembangkan SLRT

AMBON, MG.com – Mulai tahun 2019, Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pendekatan pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
Sejak dikembangkan pada tahun 2016 hingga saat ini SLRT telah tumbuh pesat dan membanggakan.
Dalam kurun waktu 2016 – 2019, SLRT telah tumbuh di 78 kabupaten dan kota yang tersebar di 22 provinsi ditambah 60 kabupaten/kota baru sehingga sebaran SLRT meluas hingga 32 provinsi pada tahun 2019 termasuk Provisi Maluku.

“Sebagal wilayah uji coba SLRT, ditetapkan Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tengah dan direncanakan perluasan SLRT di tahun berikutnya pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Seram Bagain Barat, Buru dan Kota Ambon,” demikian disampaikan Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail dalam sambutan tertulisnya yang sibacakan Staf Ahli Gubernur, Lutfi Rumbia pada pembukaan Sosialisasi SLRT untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Maluku tahun 2019, Rabu (07/08/2019) di Ambon.

Dikatakan, tidak hanya jumlah dan persebaran, SLRT telah berhasil menampilkan diri sebagai katalisator penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Di banyak daerah lokasi SLRT mencatat sistem ini mampu mendorong lahirnya berbagai bentuk prakarsa mandiri dan berbasis kebutuhan lokal dari pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat akses pelayanan perlindungan sosial dan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran,” jelasnya.

Menurutnya, jejaring kemitraan pemerintah kabupaten dan kota juga dibangun dengan lembaga- lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan program perlindungan sosial.
Desa-desa dan kelurahan di provinsi Iain semakin banyak yang mengalokasikan pendanaan desa untuk mengembangkan miniatur SLRT di tingkat desa.

Karena bukti keberhasilan yang nyata itulah, kata Gubernur, direncanakan pengembangan SLRT dapat diperluas dari tahun ke tahun sehigga penumbuhan SLRT mencapai target RPJMN 2020-2024, termasuk 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
“Upaya perluasan ini jelas merupakan tantangan yang tidak mudah,” tandasnya.

Dikatakan, penyelenggaraan SLRT di daerah telah terbukti memiliki keunggulan komparatif.
SLRT telah mendorong terjadinya desentralisasi penanganan keluhan dan rujukan.
“Sejak akhir 2018 hingga saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru ada 450 keluhan warga dan Maluku Tengah 750 keluhan warga yang diterima melalui SLRT dan separuh keIuhan diantaranya telah ditangani melalui program-program perlindungan sosial daerah,” katanya.

Dengan metodologi pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan SLRT juga memungkinkan menganalisis kesenjangan layanan sosial melalui irisan/himpunan kepesertaan program, yang bisa dilakukan per desil/nilai frekuensi yang dikerjakan.
Perkembangan dan prestasi tersebut bisa diraih karena dukungan dan komitmen tinggi Pemerintah Daerah Maluku, partisipasi publik, serta jejaring yang kuat. “Berdasarkan pengalaman, selama ini keberhasilan penyelenggaraan SLRT di Kabupaten/Kota juga ditentukan komitmen daerah yang termanifestasi melalui dukungan anggaran, SDM, regulasi, kelembagaan dan penanganan keluhan. Untuk Itu, kami berharap komitmen yang sama dapat diberikan Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan dan semua aspek termasuk dukungan anggaran,” harap mantan Dankor Brimob Polri ini.

Diharapkan, melalui sistim ini penanganan masalah kemiskinan bisa terintergratif, konfrenhensip, lebih efektif, tepat sasaran dan Iebih maksimal terhadap pelayanan masyarakat sebagai upaya mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Maluku yakni; “Maluku yang Terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan’.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Sartono Pining keoada wartawan menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama seluruh sektor bahkan termasuk dunia usaha dan masyarakat.
“Ini tanggungjawab bersama, tentunya pelaksanaan kegiatan hari ini terkait membangun sistem. Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan pengembangan dari siatu siatem yang telah kita bangun lebih dulu yaitu sistem Information Last Generation yang bekerja untuk mengindentifikasi, verifikasi sasaran penerima bantuan,” kata Pinning.

Jadi tambahnya, sistem ini bekerja untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Sosialisasi SLRT merupakan pengembangan, dimana sistem ini bekerja mengidentifikasi, seluruh permasalahan orang miskin kemudian merujuk ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah untuk dilakukan langkah penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tiap sektor yang ada.
“Ini yang kita harapkan,” kata Pining.

Penetapan jumlah keluarga penerima manfaat tahun 2019, sebesar 125.818. Pendataan dilakukan dengan pendekatan kepala keluarga dan individu tergantung program yang mau diintervensi.
“Data ini bersifat dinamis, jadi kapan saja bisa dilakukan proses perubahan,” terangnya.

Pengendali perubahan data tambahnya ada pada operator sistem yang ada di kabupaten dan kota. Ini berdasarkan data yang dimiliki.
“Saya kira kita punya upaya-upaya lakukan ini sudah jelas. Sesuai rilis BPS, telah terjadi penurunan walaupun masih berada pada angka nol koma sekian persen, namun yang pasti sudah menurun ini tidak lain dalam rangka mempercepat upaya mewujudkan misi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yakni Maluku Yang Terkelola Secara Jujur Bersih Melayani dan Terjamin Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan,” jelas Pining. (On)

Tinggalkan Balasan