Pemkab Burael Pecat Empat ASN Korup

  • Whatsapp
banner 468x60

NAMROLE, MG.com – Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dipecat lantaran tersangkut kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bursel AM Laitupa didampingi Sekda Bursel, Iskandar Walla kepada wartawan di ruang kerja Sekda, Senin (20/5/2019).

“Empat orang itu almarhum Ali Wael mantan Kadis Pertanian, Alberth Hanock Renunmasse mantan Bendahara Dinas Kesehatan, Abubakar Masbait mantan Sekda dan Muhammad Tuasamu mantan Kadis Kehutanan,” urai Laitupa.

Sejumlah ASN korup lainnya jelas Laitupa, hingga kini proses pemecatannya masih diulur dan akan dilakukan secara bertahap, termasuk Cones Sahetapy Kepala Bagian Ekbang, Hamis Mahu mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Yang masih proses diantaranya Abdurahman Marasabessy, Pati Marasasela, Abas Lesnussa, Mussa Lesilawang, Anwar Solissa, Januar R Polanunu dan lain-lain sebagainya sementara kita berproses,” rincinya lagi.

Dia mengakui, yang belum dapat inkrahnya putusan pengadilan termasuk Vence Lesnussa dan Hatija Atamimi.

“Jika belum inkrah kita berhentikan sementara dalam pembayaran gaji dan sebagainya. Nanti setelah penetapan baru pemberhentian total,” terangnya.

Lanjut mantan Penjabat Sekda ini, setelah pemecatan empat orang ASN korup, maka pada tahap kedua diperkirakan dilakukan proses pemecatatan terhadap enam orang ASN korup hingga semua ASN korup dipecat habis.

“Tahap pertama ini 4, tahap kedua nanti kita lihat lagi sekitar 6 dan sampai dengan selesai. Yang jelas semua instruksi itu akan kita jalankan. Untuk Kabupaten Bursel sudah kita laksanakan itu,” ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa setelah adanya SKB tiga menteri, pihaknya telah mengambil langkah-langkah berkaitan dengan 16 ASN korup yang harus dipecat.

Pemecatatan itupun turut memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Kalau korupsi yang jatuhnya dibawa tahun 2014 itu tidak proses (pecat), karena kita proses setelah adanya perintah UU Nomor 5 Tahun 2014 itu ke atas, baru diproses dengan SK 3 Menteri,” ujarnya.

Jelas Laitupa, terkait itu pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah terhadap 4 orang yang saat ini SK pemecatan itu suda ditandatangani oleh Bupati.

Sambungnya, semua hak-haknya sudah pihaknya suda hentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya. (Nar)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60