Arogansi Direktur Polnam

Berhentikan Pejabat Semena-mena, Mairuhu Harus Dilaporkan ke KASN

AMBON, MG.com – Politeknik Negeri Ambon (Polnam) rupanya tak pernah sepi dari pemberitaan.
Lembaga pendidikan tinggi ini bukan cuma mampu menelurkan tenaga teknis andalan namun juga berhasil menarik perhatian masyarakat dengan berbagai intrik kepemimpinan.
Memasuki pertengan tahun 2019, Direktur Polteknam, Dady Mairuhu mulai berulah, yakni lakukan tindakan pemberhentian dalam dalam jabatan administasi secara tanpa dasar dan alasan alias semena-mena.
“Tanpa pemberitahuan terlebih dulu, tanggal 18 April 2019, Mairuhu memberhentikan Kasubag Keuangan Politek Ambon yakni, Elisabet Watratan,” jelas Kepala Biro Organisasi Setda Maluku.Drs.Titus FL Renwarin, MSi
Pemberhentian ini dinilai Titus sarat kepentingan pribadi dan bermuatan SARA, namun terlebih lagi tanpa dasar dan alasan.

Menurut Karo Organisasi, proses pemberhentian seorang pejabat administrasi sesuai pasal 64 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN dapat dilakukan apabila, pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti diluar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan penuh diluar jabatan administrasi dan tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Selanjutnya tambah Titus, sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pejabat yang punya kuasa memberhentikan adalah PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian. “Pertanyaannya Direktur Poltek Ambon itu PPK atau bukan ? jelas bukan apakah dia mendapat pelimpahan kewenangan atau tidak ? Jelas tidak ada. Lantas bagaimana bisa mengeluarkan SK pemberhentian yang bukan wewenangnya ?” tanya Titus heran.

Kemudian sesuai mekanisme pemberhentian, lanjut Titus, menurut ketentuan pasal 65 dan 66 PP nomor 11 thn 2017, Direktur selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) harus mengajukan usul pemberhentian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Menristek-Dikti.

“Mekanisme ini kan tidak dilakukan, kesimpulannya pemberhentian Kasubag Keuangan Politeknik tanpa dasar dan alasan,” tegasnya.

Untuk itu, Titus menyarankan pejabat yang terzolimi ini melaporkan Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dadi Mairuhu, ST, MM ke KASN serta Menristek Dikti atas tindakan penyalahgunaan kewenangan lantaran Direktur Poltek Ambon bukan PPK.
“Ini tindakan semena-mena,” tegas Titus.

Sayangnya, Direktur Polnam, Dady Mairuhu belum bisa dikonfirmasi lantaran yang bersangkutan tidak bisa ditemui di kantornya. (On)

Tinggalkan Balasan