Dana Desa Bermasalah, Kelemahan Aparatur Desa

AMBON, MG.com – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Inovasi Desa (P3MD PID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Maluku, Suryanti Anwar mengakui ada kelemahan aparat desa, dalam pengelolaan program dan dana desa, karena itu pelatihan ataupun Bimtek sering dilakukan guna menambah pengetahuan dan ketrampilan pendamping desa.
Untuk itu, Dinas PMD Provinsi Maluku kerap lakukan pelatihan dan Rapat Koordinasi seperti yang digelar, Senin (02/04/2019).

Peningkatan kapasaitas aparatur desa tegasnya harus dilakukan, guna menghindarkan aparatur desa dari kesalahan atsu kekeliruan yang dilakukan termasuk peningkatan kapasitas, para pendamping desa.

Yanti mengakui, sejak diluncurkan dana desa oleh Pemerintah Pusat, ada sejumlah kepala desa yang terjerat kasus hukum akibat terjadi penyalahgunaan dana desa,  yang mengarah kepada korupsi bahkan terjadi korupsi termasuk pada beberapa desa di Provinsi Maluku.

“Namun, penyahgunaan dana desa bukan semata-mata kesalahan para pendamping desa,  karena para pendamping hanya mendampingi dan memberikan arahan,  kepada forum  Musyawah Desa ataupun kepada desa tentang bagaimana mengelola secara baik dana desa itu,” jelasnya.

Tapi tambahnya, bukan pendamping desa yang memutuskan program apa yang harus diangkat oleh desa, dimana mereka  bertugas, “ kata Suryanti Anwar, S.Stp, Msi.

Sementara itu, Program Inovasi Desa (PID) yang saat ini digencarkan Pemerintah bertujuan untuk memanfaatkan dana desa secara berkualitas, agar tercipta  program-program  berkualitas.
“Program-program dimaksud dapat  diciptakan sendiri oleh desa ataupun program turunan pusat, yang disesuaikan dengan potensi SDA desa, tergantung musyawarah desa,  yang terpenting adalah   ekonomi desa terus bertumbuh dan berkembangnya,” kata Yanti.

Yanti berharap, Rakor PID yang dilaksanakan bisa menciptakan sinergitas yang berkualitas antara semua stakeholders mulai dari desa, kabupaten/kota sampai dengan provinsi bahkan pemerintah pusat. (MG).

Tinggalkan Balasan