Pemilih Diingatkan Tidak Pindah Dapil

NAMLEA, MG.com- Ketua KPU Buru, Munir Soamole SH menegaskan, pemilih tidak boleh ikut-ikutan pindah dapil, karena nama pemilih sudah tercantum dalam DPT.
“Bila dipaksakan, karena ajakan orang lain, atau memilih caleg di DPRD Kabupaten, sebaiknya niat itu diurungkan.
Karena waktu mendatangi TPS di hari H nanti, pemilih yang pindah dapil tidak akan mendapat surat suara untuk mencoblos caleg DPRD Kabupaten Buru,” tegasnya kepada wartawan usai rapat Koordinasi di Polres Pulau Buru, Jumat (08/03/2019).
Munir menjelaskan, untuk pemilih yang berpindah, maka harus mengurus formulir pindah memilih (A5) di PPS lokasi memilih untuk kemudian formulir tersebut dilaporkan ke PPS tujuan agar dapat mencoblos di TPS.
“Mekanisme pindah memilih ini penting, terutama bagi mahasiswa yang tinggal di daerah tempat mereka menuntut ilmu,” terangnya.
Meski begitu, kata dia, pindah memilih bukan tanpa konsekuensi, sebab bagi mereka yang pindah memilih tidak akan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal.
“Kalau pindahnya beda kabupaten atau kota satu provinsi maka hanya dapat untuk DPR, DPRD provinsi, DPD dan Presiden-Wakil. Kalau pindahnya sudah beda provinsi tentu hanya mendapat surat suara presiden-wakil presiden, karena sudah berbeda dapil,” ujar Munir.
Sendangkan untuk pindah dalam satu kabupaten namun beda dapil, juga hanya dapat untuk DPRD Maluku, DPR RI, DPD RI dan surat suara Presiden – Wapres.

Rakor yang dipimpin Kapolres Pulau Buru, AKBP Ricky Purnama Kertapati ini, juga sempat mengemuka persoalan pindah pemilih.
Ada penjelasan dari Komisioner KPU Buru, M Rifai Mujid soal adanya migrasi pindah wilayah pemilihan yang kemungkinan akan terjadi dalam satu kabupaten, namun pada dapil berbeda.
“Karena DPT telah ditetapkan, migrasi penduduk yang berbeda daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Buru ini juga akan menghilangkan hak pilih yang bersangkutan untuk memilih/mencoblos surat suara DPRD Kabupaten Buru,” terangnya.

Mujid menjelaskan, UU Pemilu menyebut beberapa macam pemilih DPTb sebagai berikut, pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain, menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas di panti sosial, menjalani rehabilitasi narkoba, tahanan, siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah, pindah domisili dan korban bencana.

Pemilih yang ingin pindah memilih, tetap diwajibkan mengurus surat pindah memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS/kelurahan) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019. Petugas PPS akan mencoret nama yang sudah terdata dan memberikan form pindah memilih (A5) untuk diserahkan ke KPU kelurahan tujuan lokasi mencoblos.
Pemilih pada DPTb punya kesempatan menggunakan hak pilih yang sama dengan pemilih DPT yaitu antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan e-KTP.
Dijelaskan pula tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat e-KTP.
“Pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00 WIT hingga 13.00 WIT, dengan catatan selama surat suara masih tersedia,” urainya.

Menanggapi hal itu, Kapolres meminta KPU agar mensosialisasikan tentang pindah pemilih dengan baik kepada masyarakat, sehingga di hari H tanggal 17 April, tidak ada mobilisasi pemilih dari dapil tertentu untuk mencoblos caleg tertentu yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan.
“Mengantisipasi kemungkinan akan timbulnya gangguan dari pemilih di TPS , Polres Pulau Buru juga akan melakukan simulasi pada tanggal 20 Maret nanti,” jelasnya. (an)

Tinggalkan Balasan