2019 Anggaran Pengoperasian Kapal di BPTD Turun

AMBON, MG.com – Anggaran pengoperasian kapal dibawa naungan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku tahun 2019 alami penurunan dari Rp 51 miliar menjadi Rp 31 miliar.

“Kalau kinerja terus menurun lama-lama anggarannya bisa habis, tapi saya tetap berjuang sebagai pimpinan yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi dengan BUMD, karena sayang sebab subsidi terbesar ada di Maluku setelah PT.ASDP,” tandas Kepala BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Herman Armanda kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Jumat (01/03/2019).

Menurutnya, anggaran untuk KMP Marsela tersedia di BPTD, tapi tidak dimanfaatkan oleh BUMD.
Tahun 2019 ada enam unit kapal yang beroperasi, sedangkan tiga unit kapal tidak beroperasi yakni KPM Sardinela, KMP Tanjung Kabat dan KPM Marsela.

“Kita persiapkan anggarannya, tapi kalau BUMD tidak punya niat lalu bagaimana, sebab yang ikut lelang cuma ada tiga BUMD yakni, PD. Kalwedo Kidabela, PT Panca Karya dan PD. Gideon Bupolo,” katanya.
Saat ini PD. Panca Karya memiliki empat unit kapal selain, KMP Ambon.
Pasalnya, KMP Ambon disubsidi Pusat.

Sementara itu terkait dengan KMP Marsela yang dikelola oleh PT.Kalwedo, mestinya ada interfensi dan perhatian Pemda MBD. Sebab, ada masalah internal dalam BUMD.
“Saham BUMD milik Pemda MBD namun disubsidi Pemerintah Pusat. Duit subsidi ada, saya tetap berjuang dari BPTD Wilayah XXIII Provinsi Maluku untuk kapal BUMD di Provinsi Maluku,” jelas Armanda. (MG)

Tinggalkan Balasan