Kesehatan dan Pendidikan di SBT Butuh Perhatian

15 Tahun Pustu Tanpa Tenaga Medis, Pendeta Gantikan Tugas Guru

AMBON,MG.com – Kebutuhan dasar manusia belum seutuhnya terpenuhi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Hal ini diakui anggota DPRD Maluku dapil SBT, Costansius Kolatfeka usai reses kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Senin (21/01/2019).

Kebutuhan dasar manusia yang belum dirasakan maksimal oleh masyarakat SBT misalnya pendidikan dan kesehatan.

Untuk kesehatan misalnya, jelas Kolatfeka, di setiap kecamatan ada Puskesmas dan hampir di setiap desa ada Puskesmas Pembantu atau Pustu. “Ada Pustu yang telah dibangun selama 15 tahun di Desa Eva sampai saat ini tidak punya tenaga medis, Pustu atau Puskesmas nyaris tidak memiliki tenaga kesehatan,” tegasnya.

Padahal tambahnya, Maluku dengan geografis kepulauan memiliki wilayah terpencil jauh dari jangkauan, hal mendasar ini harus menjadi perhatian karena proses pelayanan memberikan kesehatan yang baik bagi warga Negara adalah salah satu hal utama.

Selain masalah kesehatan, ada juga masalah penting lainnya yang membutuhkan perhatian ekstra pemerintah yakni masalah pendidikan karena berkaitan dengan mempersiapkan generasi muda SBT. Mirisnya,  hingga 73 tahun Indonesia merdeka kondisi di wilayah Kecamatan Kesui dan Teor sebagai wilayah terpencil, terluar dan terdepan tidak merasa ada pelayanan kebutuhan pendidikan yang setara dengan daerah lain di Maluku.

Hampir seluruh desa di SBT telah memiliki sekolah namun sayangnya, hampir di semua jenjang pendidikan SD hingga SMA kekurangan tenaga guru PNS. “Tenaga guru PNS rata-rata hanya satu orang yakni kepala sekolah, sisanya tenaga guru honor,” jelas Kolatfeka.

Pemerintah Pusat telah menetapkan system tes CPNS secara online dengan standarisasi nilai yang ditetapkan. Ini berdampak pada perekrutan PNS di wilayah SBT, saat ini wilayah SBT memiliki kuota penerimaan PNS lebih dari 300 orang namun saat seleksi yang dinyatakan lolos hanya 7-8 orang.

“Tentunya hal ini berpengaruh pada kondisi di SBT, saya berharap ada kebijakan pemerintah serta instansi terkait lainnya untuk menyikapi hal ini dengan serius apalagi ke depan, ujian SMA dilakukan dengan system komputerisasi atau online,” harapnya. Untuk itu dibutuhkan pemenuhan sarana penunjang pendidikan yang memadai terutama tenaga guru berkualitas.

Saat reses juga ditemukan ada guru di Teor yang masih libur selama sebulan sehingga proses belajar mengajar diambil alih oleh tokoh agama yakni pendeta. “Ini masalah, kita berharap dengan reses ini DPRD dapat menyerap permasalahan masyarakat dan akan ditindaklanjuti,” janjinya.

Selain itu, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah penerangan atau jaringan listrik. “Di Kabupaten SBT masalah penerangan menjadi persoalan yang luar biasa, saya kira masalah penerangan, kesehatan dan pendidikan di SBT sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan persoalan ini dan ini akan saya suarakan di mana-mana tentang kondisi di wilayah SBT ini,” tegasnya. (on)

 

Tinggalkan Balasan