14 Tahun Berdiri, DPD RI Hasilkan Ratusan Produk Hukum

AMBON, MG.com – Selama 14 tahun berdirinya DPD RI, lembaga ini senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai lembaga yang membawa aspirasi dan keinginan daerah.

“Dalam kurun waktu itu juga DPD telah banyak menghasilkan produk-produk hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Jhon Pieris dalam sambutannya pada kegiatan Diskusi Publik Penguatan Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat- Daerah. yang digelar di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/11/2018) bekerjasama dengan Biro Hukum Setda Maluku.

Menurut Pieris, sejak kelahirannya, DPD-RI telah mengartikulasikan kepentingan daerah melalui usulan RUU sebanyak 87, 256 pandangan dan pendapat, 80 pertimbangan, 9 prolegnas, serta 11 rekomendasi.

Produk-produk hukum tersebut kata Pieris menjadi bukti otentik  dari pencapaian kinerja DPD-RI dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat ditingkat pusat.

Dalam mensosialisasikan hasil produk hukum kepada daerah dan masyarakat, DPD-RI perlu mengoptimalkan sarana, dukungan,dan pelayanan dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai pendukung teknis, administrasi dan keahlian sesuai Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata tertib.

Pieris berharap melalui diskusi publik ini, dapat terjalin kerjasama yang baik sehingga DPD dan pemerintah daerah saling terkait dan terkoneksi dalam ikatan yang saling membangun.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Maluku, Henry Far- Far kepada wartawan usai kegiatan dimaksud menjelaskan, kegiatan ini bertujuan agar daerah menbagun jaringan imformasi hukum dapat dikelola secara baik.

Untuk itu, sejak 2016 pihaknya telah membentuk Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ( JDIH).

Sayangnya, di Maluku baru tujuh daerah yang telah memiliki JDIH sedangkan empat kabupaten lainnya belum membentuknya.

Dijelaskan, seluruh dokumen dan informasi hukum di provinsi telah diinput dalam website Bagian Hukum di Biro Hukum.

“Kita sudah terintegrasi secara nasional, Pemprov Maluku menempati posisi keenam,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai PerPres Nmor 33 Tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi hukum sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2016 guna menginput seluruh data dan informasi hukum termasuk Peraturan Daerah dan terintegrasi secara nasional.

Far-far berharap, empat daerah lainnya segera membentuk JDIH  agar dapat terintegrasi secara baik baik melalui pemda maupun Nasional. (on)

 

Tinggalkan Balasan