Kemelut Partai Hanura Berakhir

Sirna Sudah Manuver Payapo

AMBON, MenaraGlobal.com-Keinginan M. Yassin Payapo cs untuk menjadi Ketua DPD Partai Hanura Maluku sirna setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan amar putusan nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018.

Demikian disampaikan R. Ayu Hindun Hasanusi kepada wartawan di Ambon, Jumat (29/6/2018).

Menurut Hasanusi, Payapo cs selama ini begitu antusias lakukan pergerakan mengusulkan dan memaksa untuk penarikan asset, pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) sekaligus pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Hanura dan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Maluku.

Putusan PTUN tersebut jelas Hasanusi dikeluarkan setelah melalui proses persidangan yang panjang. Hasilnya, permohonan gugatan kepengurusan Munas Luarbiasa (Munaslub) Partai Hanura  tanggal 22 Januari 2018, dinyatakan sah dan beralasan hukum.  Dengan putusan tersebut maka perbedaan antara kedua kubu dalam partai tersebut dinyatakan selesai.

“Semua sengketa yang berakhir di pengadilan apapun keputusannya menjadi dasar dan landasan kita untuk mengelola partai politik sehingga langkah organisasi akan dijalankan pengurus DPP Hanura hasil Munaslub,” terang Hasanusi.

Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018  tegas Hasanusi, sah dan berlaku hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.

Isi amar putusan yang dikabulkan PTUN antara lain, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan surat putusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI nomor M.HH-01AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020.

“Selain itu juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-01AH.11.01 tanggal 17 Januari 2018 tentang tentang Restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi,” katanya lagi.

Dengan adanya putusan ini  maka pihak-pihak yang selama ini mengklaim sebagai pihak yang paling memiliki otoritas mengatanamakan Partai Hanura di Maluku legowo dan tidak lagi menggunakan simbol dan lambang Partai Hanura.

“Perlu diketahui bahwa Sekretariat Partai Hanura yang sah terletak di Jl. Kenanga Nomor 4 Ambon dengan Ketua DPD Partai Hanura Maluku, R. Ayu Hindun Hasanusi selain itu ilegal,” tegasnya.

Menurut Hasanusi, kepengurusan DPD Partai Hanura akan dilakukan secara selektif dan diikuti dengan reposisi terhadap oknum-oknum yang selama ini bertindak dengan cara keras, culas, kotor dan manipulatif dan tega rasa.

“Perlu juga kami sampaikan kepada pihak terkait lainnya di Maluku antara lain, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, DPRD Maluku, KPU, Bawaslu, agar dapat bersinergi dengan Partai Hanura dibawa kepemimpinan R. Ayu Hasanusi. Kami juga informasikan kepada masyarakat Maluku bahwa saat ini Partai Hanura telah membuka pendaftaran pencalegan bakal calon anggota legislatif di Sekretariat DPD Partai Hanura Maluku Jl. Kenanga Nomor 4 Ambon,” katanya lagi. (on).

Tinggalkan Balasan