MD GPdI Maluku Utara Biang Perpecahan Jemaat El Shadday Ternate

Ternate, MenaraGlobal.com – Permasalahan yang terjadi di Jemaat El Shadday Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ternate menggambarkan kegagalan dari Majelis Daerah (MD) GPdI Maluku Utara menyikapi permasalahan keumatan di jemaat itu.

MD dinilai mengabaikan akar permasalahan dan mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak kepada umat dan akhirnya memecahbelakan jemaat.

Penilaian ini disampaikan salah satu jemaat senior gereja GPdI Ternate, yang berinisial KH kepada MenaraGlobal.com. melalui sambungan ponselnya.

Menurut KH mestinya kegagalan ini menjadi cambuk buat Majelis Pusat (MP) GPdI untuk mengevaluasi kinerja dan kepemimpinan Ketua MD GPdI Maluku Utara, Pdt. Marthen Tumimomor. Bukan membiarkan bahkan membenarkan langkah arogansi Tumimomor yang akhirnya memecahkan kesatuan berjemaat dalam pelayanan gereja.

KH menjelaskan, gejolak dalam jemaat ini dimulai dari dimutasikannya Pdt. Rudy Kila yang dinilai merupakan tindakan tidak mendasar dan tidak memberikan rasa keadilan.

Padahal permasalahan yang terjadi hanyalah masalah komunikasi yang tidak tuntas. Pemutasian tersebut juga tidak mengacuh pada AD/ART GPdI dan terkesan hanyalah keputusan sepihak. Bahkan keputusan tersebut terkesan lompat pagar lantaran tidak melalui Departemen yang membidangi masalah jemaat.

Puncaknya setelah ada pergantian pengurus MP GPdI periode 2017-2022, diambil keputusan yang mengacuh pada AD/ART bahwa tidak boleh ada dua jemaat dalam satu gedung gereja. Keputusan ini sekaligus mementahkan hasil pleno yang digelar Majelis Pusat periode 2012-2017 dengan di keluarkannya Surat Penegasan

“Padahal dalam satu organisasi keputusan tertinggi adalah hasil yang diputuskan melalui pleno, sayangnya hal ini diingkari Majelis Pusat GPdI dan hanya mengamankan kepentingan segelintir orang,” kata sumber MenaraGlobal.com di MP GPdI.

Keputusan MP pada permasalahan di Jemaat El Shadday Ternate lanjut KH ini tidak lagi mencerminkan pelayanan kepada jemaat namun lebih untuk mengamankan kepentingan pribadi dan golongan. Seharusnya, MP GPdI melihat akar permasalahan hingga adanya teguran dari gembala kepada jemaat dan mencari solusi mendasar hingga tidak ada cela perpecahan.

“Dan ini sebenarnya menjadi tugas Departemen Penggembalaan namun jika departemen ini tidak mengetahuinya maka patut diduga ini permasalahan yang sengaja dibuat dan dititipkan dalam upaya menggeser Pdt. Ruddy Kila dan memberi angin kepada Ketua MD GPdI Maluku Utara untuk berkuasa secara otoriter tanpa melihat kepentingan umat,” katanya.

Permasalahan awal di jemaat El Shaddai Ternate mulai tercium sejak tahun 2004 saat gereja tersebut baru difungsikan setelah terbakar pada saat konflik kemanusiaan 1999.

Saat itu muncul salah seorang hamba Tuhan yakni Pdt. Mars Lessar yang meminta dari Majelis Daerah untuk melayani jemaat di Ternate. Dan kepada pendeta tersebut Ketua MD GPdI Maluku Utara memberikan Surat Tugas pelayanan.

Seiring berjalannya waktu, datanglah Pdt.Ruddy Kila yang ditugaskan untuk melayani jemaat El Shadday GPdI Ternate. Namun penugasan Pdt. Ruddy Kila tersebut ditentang Pdt.Mars Lessar.

Konflik tersebut tidak sanggup diatasi MD dan akhirnya diselesaikan setelah Ketua Umum Pdt. A. H. Mandey kunjungi Maluku Utara dan mengatakan Pdt. Mars Lessar sebagai pendeta liar.

Akhirnya Pdt. Rudy Klla dilantik Ketua Umum sebagai Gembala Jemaat El Shaddai GPdI Ternate dan sejak saat pelayanan di jemaat tersebut berjalan lancar.

Namun setelah 14 tahun pelayanan berjalan, tiba-tiba ada segelintir orang yang sepakat membuka persekutuan doa (PD). Sayangnya, mereka tidak berkonsultasi atau berkoordnasi dengan gembala jemaat dalam hal ini Pdt. Ruddy Kila.

Akibatnya jadwal persekutuan doa bertabrakan dengan jadwal pelayanan rutin di jemaat itu. Sebagai gembala, Pdt. Rudy Kila menegur oknum tersebut dan meminta agar pelayanan persekutuan doa dijadwalkan pada hari yang berbeda agar tidak mengganggu jadwal pelayanan gereja.

Namun oknum tersebut melawan dan balik melaporkan teguran Pdt Ruddy Kila kepada Ketua Majelis Daerah, Pdt. Marthin Tumimomor. Anehnya, Pdt. Marthin Tumimomor bukannya lakukan mediasi antara penyelenggara Persekutuan Doa dengan Pdt Rudy Kila tapi sebaliknya MD mengeluarkan surat mutasi terhadap Gembala Jemaat El Shadday GPdI Ternate itu.

Merasa tidak melakukan kesalahan prinsip organisasi akhirnya Pdt.Ruddy Kila lakukan upaya banding ke Majelis Pusat di Jakarta periode 2012-2017.

Hasilnya, melalui pleno MP menerbitkan SK nomor 199 tahun 2014 yang isinya memekarkan Jemaat El Shadday jadi dua bagian dalam satu gedung gereja. Jemaat pagi dipimpin Pdt. Ruddy Kila dan jemaat malam dipimpin Majelis Daerah, namun keputusan ini juga bukan solusi tepat karena tidak menyentuh akar permasalahan.

“Mestinya MD melihat permasalahan ini dari akarnya dan memberikan solusi yang benar dan adil,” kata salah satu Jemaat El Shadday GPdI Ternate, Tomy Karundeng yang dihubungi wartawan.

Permasalahan ini mencapai puncaknya setelah MD mengeluarkan keputusan agar Pdt. Ruddy Kila dan keluarga segera mengosongkan gedung gereja dan pastori hanya diberikan waktu satu minggu.

“Ini menyedihkan bagi Pdt. Ruddy Kila maupun kami jemaat yang bersama beliau menata gereja ini dari awal. Kami tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh rasa keadilan, makanya kami sepakat untuk tetap beribadah sekalipun bukan dalam gereja,” tegasnya.

Saat ini Pdt. Ruddy Kila bersama 170 KK melaksanakan ibadah di Batik Hotel dan akan terus melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaat.

“Ibadah tidak dibatasi oleh ruang dan gedung dimanapun bisa beribadah,” tandas Karundeng. Karundeng menyayangkan keputusan MD dan MP periode 2017-2022 yang terkesan mengamankan kepentingan tertentu.

“Kami tahu ada upaya melengserkan keberadaan Pdt. Ruddy Kila di Ternate agar bisa memuluskan langkah oknum tertentu masuk ke Ternate karena ini jemaat potensi, tapi kami tidak tinggal diam, saat keadilan dibatasi ruang dan gedung maka kami akan mencarinya di luar,” tegasnya.

Untuk itu, Karundeng bersama beberapa pengurus jemaat akan lakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Ternate.

“Kami hanya ingin mengetahui keabsahan administrasi yang dilaksanakan MD, apakah keputusan pleno MP bisa dimentahkan oleh keputusan Ketua MD yang dihasilkan tanpa melalui pleno tersebut,” tegasnya.

Soal kelanjutan beribadah, Karundeng bersama jemaat dibawa Pdt. Ruddy Kila sementara mengupayakan untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen.

Untuk diketahui, Tomy Karundeng atau biasa disapa Ho merupakan jemaat GPdI El Shadday Ternate yang pertama kembali ke Kota Ternate pasca konflik 1999.

Dia juga yang berupaya bernegosiasi dengan pengungsi asal Tobelo, Galela dan Morotai yang saat itu mendiami gedung gereja untuk dikosongkan dan berupaya menemui Pemda Kota Ternate meminta agar gedung gereja tersebut bisa di pakai. Dan kini gedung gereja tersebut telah difungsikan. (on)

Tinggalkan Balasan