Astaga Tiap Minggu PT BPS Keluarkan 40 Kg Emas

AMBON, MenaraGlobal.COM-PT  Buana Pratama Sejahtera (BPS) saat lakukan normalisasi Sungai Anahoni yang tercemar zat kimia berbahaya yakni zat merkuri ternyata berhasil membawa keluar emas seberat 40 kg per minggu dari hasil menimbun material tanah lebih dari 400 ribu kubik.

Hal ini dikemukakan Bupati Buru, Ramly Umasugi saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Maluku tahun 2018 di Baileo Siwalima, Karang Panjang-Ambon, Selasa (3/4/2018).

Apalagi tambah Umasugi seluruh kegiatan yang dilakukan PT BPS tidak pernah dilaporkan Dinas Energi Sunberdaya Mineral (ESDM) ataupun Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemkab Buru.

“Seluruh kegiatan di Gunung Botak tidak pernah dikoordinasikan dengan kami bahkan kami juga tidak pernah menerima secarik kertaspun dari Pemda Maluku,” kata Umasugy kesal.

Menurut Umasug, ada investor asing  yang bersedia membeli material bekas normalisasi sungai seharga Rp 300 juta per container . “Kami telah memperoleh investor yang bersedia membeli limbah Sungai Anahoni seharga Rp 300 juta per container, berapa besatr nilai ekonomis yang bias kita peroleh saat ini dari hasil limbah PT BPS,” katanya.

Pernyataan tersebut dikemukakan Umasugy setelah Pemerintah Pusat mengambil alih permasalahan kawasan penambangan emas liar di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Pemerintah Pusat memberikan waktu satu bulan untuk penertiban penambang liar di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku debgan beberapa kementerian terkait yakni Polhukam, Kementerian Kemaritiman, Kejaksaan Agung, dan Polri. “Dari Pemda Maluku, saya, Kepala Dinas ESDM, Kepala Badan Lingkungan Hidup, dan Jepaka Biro Hukum,” jelas Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (29/3/2018).

“Semua penambang liar harus keluar dari Gunung Botak, dengan pengamanan TNI/Polri, menjadi program prioritas nasional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI,” terangnya.

Masalah ini, menurutnya sudah tidak lagi ditangani Pemerintah Provinsi Maluku tetapi telah menjadi masalah nasional dengan mengikutsertakan kementerian terkait lainnya.

“Usaha mendapatkan izin pemerintah, akan ditata secara baik, dan diupayakan sedemikian rupa, agar ada hasil yang dicapai dari hasil tambang itu,” jelasnya.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku debgan beberapa kementerian terkait yakni Polhukam, Kementerian Kemaritiman, Kejaksaan Agung, dan Polri.

“Dari Pemda Maluku, saya, Kepala Dinas ESDM, Kepala Badan Lingkungan Hidup, dan Jepaka Biro Hukum,” jekas Sahuburua. Keputusan ini, nantinya akan disampaikan ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti. (DE4)

Tinggalkan Balasan