AMBON,MenaraGlobal.COM – Maluku masih dalam kategori belum maju lantaran masih berada pada urutan termiskin ke 4 di Indonesia. Demikian dikemukakan Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Pemasaran Dalam Negeri Kementerian Perindustri dan Perdagangan RI, Luther Palimbong kepada wartawan selesai pembukaan Rapat Koordinasi Forum SKPD Bidang Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Maluku, Selasa (27/02/2018).
“Ini disebabkan karena penyumbang perekonomian terbesar masih didominasi oleh sektor pertanian dan bukan perdagangan,” kata Palimbong.
Menurutnya, dari sektor industri hanya 5,30 persen perdagangan, 15,03 persen dari pertanian 23,39 persen . “Dari data ini kita tahu bahwa Maluku belum maju kalau kita bicara teori,” kata Palimbong.
Dikatakan, mengacu pada tema yang diusung dalam Rakor SKPD Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku maka seharusnya seluruh program yang disusun harus menyentuh masyarakat bawah sehingga bisa mengangkat pendapatan masyarakat.
“Suatu daerah dikatakan dilihat dari bertumbuhnya sektor jasa yang didalamnya ada sektor perdagangan kemudian masuk ke industri dan terakhir di pertanian. Sedangkan untuk Maluku ini terbalik,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir menjelaskan, pembangunan Industri dan Perdagangan di Maluku berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tahun 2014-2019 diarahkan pada mantapnya pembangunan industri dan perdagangan Maluku yang berkualitas berbasis kepulauan secara berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera.
“ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2014-2019 yakni Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis Kepualuan secara berkelanjutan,” katanya saat membuka rapat Forum SKPD Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku di Ambon, Selasa (27/02/2018).
Hal ini lanjut Thahir tertuang dalam RPJMD Maluku tahun 2014-2019, dengan demikian seluruh penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD termasus Dinas Indag Maluku harus mengacu pada Rencana Strategis Dinas indag Maluku tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Maluku tahun 2014-2018.
“Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi perkembangan ekspor, pembangunan fasilitas perdagangan di daerah, kontribusi sektor perdagangan dan Perindustrian terhadap PDRB, tumbuhnya unit usaha serta penyerapan tenaga kerja,” kata mantan Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Buru itu. (DW)
