Ambon,MG.com— Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menyampaikan bahwa inflasi di wilayah Maluku pada April 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional, meskipun kembali mengalami deflasi secara bulanan.
Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, mengatakan, “Inflasi Provinsi Maluku tetap terjaga dalam rentang sasaran.”
Pada April 2026, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,17 persen (month to month/mtm), meski tidak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai 0,75 persen (mtm). Secara spasial, deflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah yang mencatat deflasi sebesar 1,96 persen (mtm).
Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh realisasi inflasi di Kota Ambon dan Kota Tual yang masing-masing sebesar 0,92 persen (mtm) dan 0,64 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,13 persen (year on year/yoy), berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy).
“Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,40 persen (yoy), meski masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,42 persen (yoy),” ujar Dhita.
Ia menjelaskan, capaian deflasi pada April 2026 utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,61 persen dan 0,05 persen (mtm).
Deflasi pada kelompok tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas perikanan, antara lain ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang dengan andil masing-masing sebesar 0,19 persen, 0,17 persen, dan 0,17 persen (mtm).
“Penurunan harga komoditas perikanan didukung oleh kondisi meteorologi maritim dan cuaca yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan produksi perikanan,” jelasnya.
Selain itu, penurunan harga emas di pasar internasional turut memengaruhi deflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Meski demikian, tekanan inflasi masih terjadi pada Kelompok Transportasi akibat kenaikan harga avtur sejak 1 April 2026 yang berdampak pada penyesuaian tarif angkutan udara.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Ke depan, upaya pengendalian inflasi akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026 dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” tegas Dhita.
Berbagai langkah konkret juga terus dilakukan, antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan target penyerapan beras petani menjadi 5.000 ton, panen bawang merah di Kota Tual, panen jagung seluas 3 hektare di Kabupaten Maluku Tengah, serta pemantauan berkala terhadap stok dan harga kebutuhan pokok di tingkat distributor.()
