Satu Dekade Tanpa Penyelesaian, Pengungsi Pelauw Duduki DPRD Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Setelah 10 tahun berlalu sejak konflik internal di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, penyelesaian masalah tersebut belum juga berakhir.

Warga yang awalnya mengungsi ke luar dari Negeri Pelauw menempati desa sekitar misalnya, Rohomoni, Kabauw bahkan Kota Ambon belum berani kembali ke negeri leluhurnya.

Masyarakat menilai Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Pulau Haruku hingga perangkat Negeri Pelauw tidak memperhatikan mereka.

Untuk mencari keadilan maka ratusa masyarakat Negeri Pelauw yang terdiri dari kaum laki-laki, perempuan, remaja dan anak-anak datangi Kantor DPRD Maluku untuk menemui Wakil Ketua DPRD Maluku, Rasyad E. Latuconsina yang juga merupakan Raja Negeri Pelauw.

Sayangnya, Rasyad Latuconsina tidak bisa ditemui lantaran berada di luar Kota Ambon.

Dan masyarakat bersikukuh tetap bertahan di Baileo Rakyat Karang Panjang hingga bisa menemui Rasyad Latuconsina. Mereka bahkan telah menyiapkan tenda, panci dan kompor.

Pantauan Spektrum, Kamis (9/12/2021) usai melakukan aksi di halaman Kantor DPRD Provinsi Maluku, sekitar pukul 14.30 WIT mereka mulai bergerak masuk di lobi untuk duduk, bahkan ada yang tidur.

”Kami tetap akan berada di sini hingga aspirasi kami, yakni pulang ke negeri asal kami dipenuhi,” kata Hajija Salampessy kepada Spektrum.

Melalui rilis yang ditandatangani Pengurus Besar Angkatan Muda Hatuhaha Waelapia Pelauw. Ketua Umum Erdy Rizal Tualepe dan Fandi Achmad Talaohu selaku Sekretaris Umum menjelaskan, konflik Pelauw terjadi 12 Februari 2012 lalu telah meluluhlantakan desa itu.

Akibatnya, kurang lebih 300 rumah terbakar, enam korban jiwa dan ribuan orang mengungsi yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan lanjut usia. Namun, hingga saat ini memasuki 10 tahun mereka mengungsi belum ada upaya serius dari pemerintah untuk memulangkan mereka ke daerah asalnya.

“Satu decade masyarakat pengungsi Pelauw berjuang mencari keadilan dengan mendatangi semua pemangku kebijakan di daerah ini, mulai dari Gubernur Maluku, Bupati Maluku tengah, DPRD Maluku, DPRD Maluku tengah, Kapolda Maluku, Pangdam XVI Pattimura, Polres Pulau Ambon dan pp Lease, bahkan masih banyak langkah diplomasi yang kami tempuh untuk mencari keadilan di negeri ini namun tak satupun membuahkan hasil,” kata Tualepe.

Padahal, lanjutnya, jika dihubungkan dengan rentetan konflik yang terjadi di beberapa wilayah lainnya di Maluku maka perhatian dan tanggapan pemerintah untuk menyelesaikannya sangat cepat.

“Tidak ada inisiatif dan pro aktif dari pemda Maluku tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera memulangkan kami ke daerah asal kami di Negeri Pelauw,” lanjutnya.

Sementara itu, salah satu warga yakni Malikdin Salampessy menjelaskan, penyebab warga terusir dari negerinya karena pada tahun 1983 terjadi perubahan adat oleh Raja Pelauw, Abdul Basir Latuconsina.

“Beliau saat itu pakai anggota Koramil dan Polsek Pulau Haruku dan staf LKMD intimidasi warga harus ikut perubahan adat,” kata Malikdin.

Namun, sebagian warga bersikukuh menolak karena adat diturunkan leluhur dan turun temurun. Akibatnya, ada warga yang menerima kekerasan fisik.

”Kita harus mengikuti apa yang telah diturunkan para leluhur. Contoh, Puasa Penetapan 1 Muharram, yakni mengatur waktu puasa, kapan ibadah haji yakni lakukan qurban dan bukan ke Mekkah. Akibatnya, kami diusir, diintimidasi, bahkan menerima kekerasan fisik misalnya ditendang berkali-kali,” katanya dengan wajah sedih.

Untik itu, dia menegaskan, pihaknya tetap menduduki gedung DPRD Provinsi Maluku, hingga tuntutan mereka kembali ke daerah asalnya di Pelauw.

”Kami harus kembali ke desa asal kami. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan DPRD Maluku, segera memulangkan kami. Kalau tidak kami tetap menduduki gedung dewan ini,” tandasnya. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60