Skema Pembagian PI 10 Persen Blok Masela, Ini Kata Gubernur Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Pemerintah melalui PP Nomor 85 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Permen ESDM nomor 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, mengamanatkan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD.

Demikian dikemukakan Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Interen Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Maluku tahun 2021, di Aula lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis, (3/6/2021), dengan tema Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Maluku melalui Sektor Pertambangan.

Gubernur menjelaskan jika Pemerintah Pusat menawarkan skema pembagian Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela kepada Pemprov Maluku maupun Pemkab/Pemkot lainnya di Maluku.

Menurutnya, skema pembagian terdiri dari Pemkab Kepalauan Tanimbar (KKT) memperoleh 3 persen, Pemkab Maluku Barat Daya (MBD) 3 persen, Pemprov Maluku 3 persen dan sisa 1 persen dibaghikan kepada kabupaten/kota lainnya.

 

Gubernur mengaku jika dirinya sempat bertemu Kepala SKK Migas membahas Blok Masela. Dan, Kepala SKK Migas katakana jika pihaknya telah diberitahu Menteri ESDM bahwa Pemkab KKT mendapat 3 persen, MBD 3 persen, Pemprov Maluku 3 persen  dan sisa 1 persen dibagikan ke kabupaten dan kota lainnya.

”Saya katakan, itu sangat baik dan jika setuju saya akan menyurat,” katanya.

Penawaran tersebut kata Gubernur sangat bagus namun jika ada kabupaten yang tidak setuju maka dirinya tidak akan menindaklanjutinya lagi.

“Kalau tidak mau saya akan sampaikan ke SKK Migas, dan saya juga tidak akan sibuk, karena itu bukan kewenangan saya tapi untuk semua masyarakat Maluku,” katanya.

Mantan Kapolda Maluku ini, menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan membentuk BUMD, yang nantinya akan mewakili Pemprov Maluku dalam pengelolaan Blok Masela, melalui skema PI 10 persen yaitu dengan menerbitkan Perda Nomor 7 tahun 2020, tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. Maluku Energy Abadi dan Perda Nomor 8 tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Maluku Energy Abadi.

Selanjutnya, diharapkan Perseroda PT. Maluku Energy Abadi, bersinergi dengan Dinas ESDM Maluku untuk dapat ditindak lanjuti ke Kementerian ESDM dan SKK Migas

“Dengan adanya pembangunan kompleks kawasan perkantoran dan perumahan karyawan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya, diharapkan dapat membuka pusat pertumbuhan dan perekonomian baru,” katanya. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60