Perjuangkan Kuota PNS, P3K dan Honorer, Komisi I Datangi Kemenpan RB

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Perjuangkan penambahan kuota CPNS serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga honorer, Maluku Komisi I DPRD Maluku datangi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Sayangnya, Komisi I tidak bisa menemui Menpan RB, Tjahjo Kumolo namun hanya diwakili Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Katmoko Ari disalah satu ruang, Selasa (6/4/2021).

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra keoada wartawan menjelaskan, ada banyak aspirasi masyarakat yang diemban DPRD sebagai representatif masyarakat, salah satunya kuota CPNS, P3K dan tenaga honorer yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di Maluku.

Meskipun secara birokrasi hal itu juga telah disampaikan masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tersebar 11 kabupaten/kota, sehingga hal ini harus bisa menjadi perhartian Kemenpan RB, itu seiring dengan jumlah pensiun yang setiap tahun meningkat.

Khusus untuk kuota CPNS harus ada perhatian khusus dari Kemenpan RB, karena di tahun 2020 kemarin hanya diminta kuota Provinsi Maluku sebanyak 155 orang, belum termasuk 11 kabupaten/kota lainnya.

“Dari total itu, hanya 100 yang terakomodir, sementara banyak ASN yang pensiun sehingga kuotanya tidak mencukupi,” terangnya.

Rumra, berharap melalui pertemuan dengan Kemenpan RB, aspirasi serta kebutuhan masyarakat Maluku bisa menjadi perhatian, sebab kekurangan kuota juga telah disampaikan BKD secara langsung.
“Kami berharap, ini menjadi perhatian agar kedepannya kuota CPNS, P3K dan honorer bisa diperbesar sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka berpotensi menambah angka pengangguran di Maluku.

Selain itu ada regulasi atau kebijakan baru yang mengakibatkan seluruh kepala daerah merumahkan semua tenaga honorer dan hampir semua itu terjadi di 11 kabupaten/kota, padahal honornya sudah cukup lama bahkan bertahun-tahun.

“Karena kebijakan itu dan Kepala Daerah ikut, akibatnya banyak yang dirumahkan dan ini berdampak pada peningkatan angka pengangguran di Maluku,” terangnya.

Menyikapi aspirasi Komisi I, lanjut Rumra,
Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Katmoko Ari mengakui, jika bukan hanya Maluku yang mengusulkan penambahan kuota CPNS mauoyn lainnya.

Namun hal itu harus sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja yang dibutuhkan.
“Yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sebaliknya menjadi keiingan saja yang diusulkan,” jelasnya.

Dikatakan lewat pengusulan itu tidak serta merta langsung diterima, tapi harus menunggu sesuai skala prioritas kebutuhan.

Saat ini yang menjadi skala prioritas kebutuhan hanya tenaga guru dan kesehatan serta jabatan teknis.
“Namun bukan sifatnya adiminstratif tapi jabatan teknis yang bisa mendukung arah pembangunan nasional maupun daerah,” tambahnya.

Khusus tahun ini, kata Katmoko semua usulan dari Maluku khusus guru P3K, seluruh usulan dapat diterima, karena dasarnya melalui data Dapodik sejak tabun 2019 sehingga menjadi kebutuhan dasar dan dijadikan skala prioritas kebutuhan.

“Demikian juga tenaga kesehatan maupun teknis yang akan direkrut, sejauh mana laporan kebutuhan yang diusulkan itu benar-benar dibutuhkan, setelah nantinya dilakukan pengecekan langsung dialokasikan sesuai kebutuhan. (Onc)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60