PIRU, MG. com – Danrem 151 Binaiya Brigjen. ARNOLD A.P. RITIHAUW bersama Kasi Log korem 151 Binaiya, Kol. Cba Agung Maryono dan Dandim 1502 Masohi Letkol Nunung Wahyu Nugroho tiba di Mako Koramil 1502-06/Taniwel menggunakan 4 (empat) unit Kenderaan rida empat dalam rangka tatap muka dengan Pemerintah Desa Taniwel, BDP Desa Taniwel, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Taniwel terkait aksi demo penolakan Tambang Batuan Marmer oleh PT Gunung Makmur Indah (GMI) di Desa Taniwel, Kamis (05/11/2020).
Kedatangan Danrem 151 Binaiya BRIGJEN ARNOLD A.P. RITIHAUW bersama rombongan diterima oleh Danramil 1502-06/Taniwel Kapt. J. Moriolkosu, Kaposek Taniwel IPDA Joel Mauwa, Sekcam Taniwel Yongky Mahupale bersama anggota Koramil 1502-06/Taniwel.
Danrem bertemu Pemerintah Desa Taniwel, BPD Desa Taniwel, tokoh masyarakat Desa Taniwel terkait aksi demo penolakan penambangan batuan marmer oleh mahasiswa asal Taniwel di Ambon.
Rithiauw dalam arahannya menjelaskan kedatangannya ke Taniwel lantaran demo mahasiswa asal Taniwel di Ambon.
“Saya tidak menginginkan ada masalah antara satu dengan yang lainnya. Terkait persoalan tambang, bisa diselesaikan secara baik tanpa ada kesalahpahaman di antara masyarakat semua,” katanya.
Rithiauw menegaskan, pihaknya tidak menginginkan masyarakat Taniwel dinilai tidak baik di mata publik maupun masyarakat lainnya.
“Saya persilahkan masyarakat menyampaikan saran masukan sehingga saya dapat memahami apa maksud dan tujuan masyarakat. Dan apabila saya bisa bantu maka saya akan bantu menyampaikan saran bapak ibu ke Bupati SBB,” katanya.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Taniwel Habel Lissay mengatakan, persoalan Gunung Nakaela, para pemuka masyarakat di Taniwel tidak mengetahui berapa banyak yang pro dan kontra.
“Kami hanya menjaga agar tidak terjadi gesekan maupun masalah di dalam desa,” jelasnya.
Sedangkan tokoh masyarakat Desa Taniwel, Eliza Niwele mengucapkan terima kasih atas kunjungan Danrem 151/Binaiya sebagai unsur pemerintah.
“Benar ada masalah di Taniwel, aksi demo di Ambon. Pada prinsipnya, saya anak Taniwel menolak tambang marmer.
“Saya sangat sesalkan kepada masyarakat Taniwel yang sudah bersepakat untuk berdamai namun ada sebagian tokoh masyarakat yang mencetuskan untuk esok harinya terjadi aksi demo. Jangan bupati janji manis di Taniwel berupa pemekaran dusun-dusun namun pelaksanaan tidak ada, tiba-tiba bilang tambang marmer,” katanya tegas.
Anggota BPD Desa Taniwel, Jhoni Manakuti menjelaskan, awal tanggal 13 September 2020, pihaknya bersepakat menolak tambang marmer, dengan catatan tidak ada tindakan lanjutan apapun, namun seiring waktu berjalan akibat unsur politik Pilkades sehingga Desa Taniwel terpecah belah.
Sedangkan Alexander Latue juga menjelaskan, perusahaan GMI dulunya merupakan perusahaan kayu namun sekarang menjadi perusahan marmer. “Apakah hanya marmer yang dikelola atau hutan kayu juga dikelola,” tanya Latue.
Sedangkan tokoh perempuan Taniwel, Else Netene mengaku belum tahu fakta ilmiah dari tim Amdal karena sebelum menyampaikan hasil penelitian mereka ditolak oleh sebagian orang.
Sedangkan, mantan Kepala Desa Taniwel Adrianus Latue menjelaskan di Desa Taniwel jika dari awal ada keterbukaan maka tidak terjadi masalah.
“Saya sudah memimpin selama 12 tahun namun tidak ada masalah, tiba-tiba perusahan marmer masuk ke Taniwel dan terjadi masalah di dalam desa. Menurut saya kita seharusnya menerima Tim Amdal untuk menyampaikan hasil kerja mereka, kemudian kita berbicara dahulu, keuntungan apa yang desa dapatka,” harapnya.
Dikatakan, banyak masyarakat Desa Taniwel menolak karena isu jika Gunung Nakaela rata maka akan berakibat banjir dan terdapat tanah masyarakat yang berada di lokasi Gunung Nakaela.
“Saya bukan menolak namun belum menerima karena kita harus berbicara terlebih dahulu apa yang kita dapatkan,misalkan tenaga kerja, income untuk desa serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mendengar masukan masyarakat, Rithiauw menjelaskan semua orang adat, dan tempat tersebut merupakan tempat yang harus dihormati, namun leluhur juga tidak menginginkan keturunannya hidup susah.
“Yang ingin saya tekankan bahwa apapun keputusannya jangan ada perselisihan. Saran saya harusnya berikan kesempatan untuk tim Amdal menyampaikan hasil kerja mereka, apakah baik dan menguntungkan untuk itu, tolong dipikirkan kembali namun jika tidak menguntungkan maka kita tolak. Saya akan sampaikan saran bapak ibu sekalian kepada pak Bupati SBB,” janjinya. (Kos)
