Uskup Ingatkan Jangan Dipolitisasi
AMBON, MG.com – Hampir pasti, pembukàan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional I di Maluku tidak dihadiri Presiden RI Joko Widodo.
Namun ketidakhadiran Jokowi tidak akan mengurangi esensi dari event keagamaan ini.
Hal ini dikemukakan Uskup Diosis Amboina Mgr. P.C. Mandagi saat memberikan keterangan pers di Ambon, Sabtu (27/10/2018).
“Walaupun presiden tidak hadir, tetapi esensi dari Pesparani harus tetap hidup. Biarkan nyanyian surgawi menggema kemana mana hingga ke ujung dunia, ” terang Mandagi.
Bahkan Mandagi meminta agar ketidakhadiran Jokowi tidak dipolitisasi.
“Jangan ada yang mempolitisasi kondisi ini,” ingatnya.
Sayangnya, Mandagi mengakui tidak mengetahui alasan ketidakhadiran orang nomor satu di Indonesia itu.
“Silahkan tanya pada rumput yang bergoyang, ” ujar Mandagi bergurau.
Jokowi disebut-sebut tidak bisa hadiri Pesparani di Kota Ambon karena ada agenda lain yang tidak bisa diwakili.
Namun bukan berarti Jokowi menduakan umat Katolik di Indonesia sebab mantan Gubernur DKI itu akan hadir dalam bentuk digital untuk menyapa peserta Pesparani.
Sementara untuk membuka Pesparani, Jokowi mewakilkan kehadirannya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Panita Pesparani Katolik Nasional I, Adrianus Meliala.
Meliala mengakui panitia telah melakukan koordinasi dan berupaya keras melobi Jokowi untuk hadir.
“Akan tetapi semuanya tergantung keputusan Presiden. Dan sampai kini, kami tidak tahu apa alasannya sehingga beliau tidak hadir, ” ujar Meliala.
Ketidakhadiran Jokowi dalam perhelatan umat Katolik terakbar ini juga menuai kekecewaan masyarakat Maluku.
Sebab, ide perhelatan ini datang dari Maluku yakni usulan Gubernur Maluku Ir. Said Assagaf tiga tahun lalu.
“Kami sebagai warga Maluku sangat kecewa lantaran Presiden RI tak hadir. Kami berharap Presiden RI bisa membuka kegiatan ini, karena imi baru pertama kali digelar, sejak Indonesia ada,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, dr. Elviana Maitimu kepada wartawan.
Presiden harus mengemukakan alasan sebenarnya kepada masyarakat Maluku dan umat Katolik di Indonesia.
Selain ketidakhadiran Presiden RI, anggaran dari Pempus yang disepakati sebesar Rp 20 miliar ternyata realisasinya hanya Rp 12,2 miliar. “Itupun belum dicairkan seluruhnya,” kata sumber MenaraGlobal.com di Ambon. (On)
