KPw BI Maluku Gelar Peduli Uang Koin di Aru  

AMBON, MG.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersinergi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Aksi Peduli Uang Logam.

Aksi peduli uang Rupiah logam (koin) diselenggarakan di dua lokasi, yaitu Lapangan Yos Sudarso dan Pasar Jargaria Kota Dobo.

Aksi tersebut merupakan upaya mendorong penggunaan uang Rupiah logam di masyarakat. Karena keengganan masyarakat di Kota Dobo untuk bertransaksi menggunakan uang Rupiah logam ditengarai turut memicu tingginya harga barang, karena kecenderungan pedagang melakukan pembulatan harga ke atas.

Pemkab Kepulauan Aru dan KPw BI Maluku berupaya melakukan sosialisasi peraturan penggunaan uang Rupiah kepada masyarakat.

Pada kegiatan ini, BI Maluku menyediakan modal uang Rupiah logam sekitar Rp 17 juta. Selain itu, BI Maluku juga melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah, untuk mencegah peredaran uang palsu.

Masyarakat Kota Dobo menyambut dengan antusiasme tinggi kedua kegiatan tersebut, terlihat dari modal uang Rupiah logam yang seluruhnya ditukar masyarakat.

Melalui koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku optimis bahwa harga kebutuhan pokok dan bahan makanan di Maluku dapat terjaga stabil. Dengan demikian, inflasi di Maluku akan tetap terjaga rendah dan stabil sampai dengan akhir 2018.

Kegiatan ini  digelar di Dobo pada tanggal 6-7 September 2018 tersebut dalam rangka pengendalian inflasi melalui kestabilan harga barang sekaligus menggalakan penggunaan uang Rupiah logam (koin) di masyarakat.

Rapat TPID dipimpin Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga didampingi Kepala Perwakilan BI Maluku Bambang Pramasudi.

Seperti beberapa kabupaten lain di Maluku, kelompok bahan makanan menjadi pemicu utama inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Kepulauan Aru pada semester I 2018 sebesar 1,50 persen (yoy), utamanya disebabkan oleh tingginya harga komoditas sayuran dan daging ayam ras.

Kepulauan Aru masih bergantung kepada Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi pasokan bahan makanan.

TPID Kabupaten Kepulauan Aru telah berupaya menjaga stabilitas harga bahan makanan melalui penanaman tanaman bahan makanan yang memiliki waktu panen cepat, terutama untuk komoditas sayuran seperti ketimun, daun singkong dan kacang panjang.

Tingginya biaya distribusi seiring dengan mahalnya tarif buruh bongkar muat di pelabuhan menjadi faktor lain yang memicu tingginya harga bahan makanan di Kota Dobo.

Saat ini, belum terdapat standar upah buruh bongkar muat di Kota Dobo.

Pemerintah Kabupaten telah berkoordinasi dengan Serikat Pekerja Buruh dan Pelaku Usaha untuk menentukan standar upah buruh bongkar muat di Kabupaten Kepulau Aru. Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Aru menggunakan metode sister city terhadap Kota Tual dalam menghitung angka inflasi IHK di Kota Dobo. (BI)

 

 

Tinggalkan Balasan