Ambon,MG.com- Penjabat Gubernur Maluku. Ir. Sadali IE, M.Si melantik Penjabat Bupati Buru Syarif Hidayat,Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Ahmad Jais Ely dan Penjabat Walikota Ambon Dominggus Kaya yang berlangsung pada Islamic Center Kota Ambon, Jumat ( 24/05/24).
Hari ini kita menghadiri bersama – sama dalam pelantikan Pj Bupati Buru,Pj Bupati SBB dan Pj Walikota Ambon pelantikan ini adalah agenda tahun ketiga dari kebijakan penunjukan Penjabat gubernur bupati dan walikota menjawab perhelatan pilkada serentak pada 27 November 2024 setelah di atur pasal 201 pasal ayat sembilan dan sebelas UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota”ujar PJ Gubernur Maluku
Perlu di ingatkan bahwa penujukan penjabat gubernur bupati dan walikota sebelumnya berada di pemerintah pusat yakni Penjabat gubernur dengan keputusan presiden sedang penjabat bupati dan walikota dengan keputusan menteri dalam negeri”akuinya
“Oleh karena itu,mengawal tugas sebagai penjabat saya selaku wakil pemerintah pusat di daerah ingin menyampaikan berapa hal sebagai berikut
“Pertama tugas prioritas saudara yang telah ada pada surat keputusan menteri dalam negeri adalah memfasilitasi dan mensukseskan agenda nasional pilkada serentak 27 November 2024 antara lain menyiapkan alokasi dana sesuai PAD yang telah di sepakati serta menjaga netralitas aparatur sipil negara di lingkup Pemda masing – masing
“Oleh sebab itu saya memerintahkan saudara melakukan penugasan secara sungguh-sungguh berkomitmen transparan dan akuntabel sebagai penjabat saudara wajib melaporkan kinerja tugas setiap tiga bulan kepada menteri dalam negeri maupun kepada gubernur”terangnya
“Kedua segera melakukan koordinasi internal dalam rencana birokrasi dengan forkopimda DPRD instansi vertikal TNI Polri toko Agama dan kepentingan masyarakat kepada aparatur sipil negara di tiga kabupaten kota saya perintahkan mendukung penuh pemimpin yang baru di Lantik dan yang pasti arahan dari presiden dan mentri dalam negeri tentang penanggulangan penurunan stunting dan penurunan angka kemiskinan memudahkan investasi belanja APBD produk dalam negeri serta menjaga populasi ekonomi dan keamanan menuju pilkada serentak tahun 2024″ungkapnya
“Lakukan konsilidasi dan mindset birokrasi yang patuh terhadap UU yang sudah di tetapkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di tiga kabupaten “pungkasnya(fal)
