Ambon,Mg.com-Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyatakan, DPRD siap bekerja sama dengan siapapun pihak yang ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur yang dipilih Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikannya kepada sejumlah wartawan, di Baileo Rakyat, Karang Panjang Ambon, Jumat (19/4/2024).
Dia mengatakan, dari tiga nama penjabat Gubernur yang diusulkan DPD Maluku diantaranya, Deputi Bidang Operasi Keamanan dan Sandi Negara BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel dan Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman serta Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie.
“Jadi intinya kita di DPRD dan Mendagri itu hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan nama calon Penjabat, tetapi akhir itu berada di tangan Presiden. Jadi Presiden mau tentukan dari DPRD atau dari Mendagri itu tidak ada masalah dan nama juga masukan, kita menerima siapapun itu yang nanti ditunjuk,” ungkapnya.
Dia juga menekankan, pemimpin yang datang sebagai Penjabat Gubernur Maluku harus menempati rumah dinas dan masuk kerja di kantor Gubernur secara resmi.
“Yang terakhir, harus menghargai undangan dari Dewan. Itu yang ditegaskan oleh kita DPRD Maluku,” terangnya.
Selain itu, Penjabat Gubernur juga harus menjalin kerja sama serta saling bersinergi dengan semua pihak dan bukan bekerja sama atas dasar keinginan pribadi, tetapi melainkan kepentingan Pemerintah daerah ini.
“Jadi di luar itu, saya harap jangan lagi ada model dan cara bekerja mengelola pemerintahan dengan selera sendiri, itu tidak boleh ! Karena mengelola pemerintahan itu ada aturan hukumnya, peraturan teknis layaknya daerah yang kepala daerahnya bekerja dengan baik,” harapnya.
Pada prinsipnya, tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu, pemimpin yang akan memimpin daerah ini harus menjadi teladan, dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
Saat disingung soal Sekda Maluku Sadali Le yang diprediksi akan ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur, Benhur memastikan itu tidak menjadi masalah asal bisa taat dan mengikuti pada prinsip.
“Pokoknya siapapun yang diputuskan harus bekerjasama dengan DPRD dalam keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat. Tetapi juga kita saling berdiskusi atau berdebat mengenai kepentingan rakyat yang muaranya untuk menghadirkan kesejahteraan di Maluku,” tandasnya.
