Ambon,MG.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serius mengatasi masalah stunting.
Hal ini disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Provmal Samson Atapary kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Dia mengatakan, Maluku masuk peringkat ke13 Nasional penderita stunting, karena itu prevalensi stunting masih di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.
“Kasus stunting di Provinsi Maluku pada tahun 2022 lalu alami penurunan, namun masih di atas batasan WHO. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI menyebutkan prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 26,1 persen pada 2022, turun 2,6 poin dibanding 2021 sebesar 28,7 persen,” jelasnya.
Upaya Pemprov Maluku untuk menekan angka stunting kini dihadapkan dengan masalah baru dimana, BKKBN Provinsi Maluku merilis data balita yang berisiko terpapar stunting mencapai 97.563 jiwa.
“Jumlah tersebut cukup besar dan membawa berbagai dampak negatif pada masa mendatang, baik terhadap pertumbuhan anak sendiri maupun perekonomian bangsa ini, karena itu harus ditanggulangi sejak dini” ujarnya.
Dia menuturkan, salah satu upaya penanggulangannya adalah menggencarkan program gemar makan ikan, selain penanganan secara terpadu dari OPD terkait.
“DPRD minta OPD terkait menjalankan program penurunan stunting dengan mencari solusi yang lebih komprehensif, antara lain, dengan meningkatkan asupan ikan segar sebagai sumber protein,” paparnya.
Dia meminta, setiap OPD untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah ini.
“Jangan jalan sendiri-sendiri, mari bersama dalam menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.(fal)
