Hanya 23 Kk Warga Negeri Waai Kantongi Sertifikat

  • Whatsapp
banner 468x60

Pembangunan ANP, 200 ha Lahan Bakal Dibebaskan

AMBON, MG.com – Pembangunan Ambon New Port (ANP) di Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah membutuhkan lahan seluas 200 ha. Dan diatas lahan tersebut ada 471 kk yang mendiami lokasi itu.

Kepada wartawan usai rapat internal Tim Persiapan Pembebasan Lahan (TPPL) untuk Pembangunan ANP, Jumat (08/10/2021), Ketua TPPL, Muhammad Saleh Thio, menjelaskan, bahwa hingga saat ini masyarakat yang tedampak dalam proyek itu sebanyak adalah 471 Kk.

“Tentunya tahap pendataan ini sifatnya dinamis, maksudnya belum final, karena masih ada lanjutan untuk lakukan pengecekan kembali apakah semua masyarakat telah tercatat atau belum untuk mendapatkan hak-hak mereka,”ucap dia.

Berdasarkan laporan yang diterima, kata Thio, bukti-bukti kepemilikan lahan, melalui berupa sertifikat baru 23 kk, sementara 29 lainnya merupakan tanah dati sedangkan 16 kk tercatat menempati tanah adat.

“Sedangkan yang belum terkonfirmasi kurang lebih 364 kk, ini berhubungan dengan bukti kepemilikan lahan. Di samping itu, ada beberapa fasilitas umum yang tercatat yaitu 2 masjid dan kuburan,” katanya.

Dikatakan, saat ini proses persiapan pembebasan lahan telah dilakukan dalam empat tahapan yakni, pertama, sosialiasi kepada masyarakat terkait hadirnya ANP dan telah dilakukan pada 22 Juli 2021.

“Setelah sosialisasi, tim memulai tahapan pendataan sejak 7 Agustus 2021 hingga dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ini menjelaskan, dalam proses pendataan, pihaknya meminta masyarakat yang terdampak pembangunan ANP agar memberikan data-data atau bukti kepemilikan, baik lahan, tanaman maupun rumah.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku, Ferry Soukota  menjelaskan, tahap pelaksanaan akan dilakukan oleh BPN Provinsi Maluku, BPN Maluku Tengah dan Kementerian Perhubungan.

“Dalam melakukan tahap pelaksanaan, nantinya ada dua satgas akan turun ke lokasi yang masuk dalam areal pembangunan,” katanya.

Soukotta menjelaskan, Satgas A bertugas untuk melaksanakan pengukuran secara keliling, dan satgas B akan mengumpulkan data secara Yuridis baik subjek maupun objek.

Terkait ganti untung bagi warga pemilik lahan, kata Soukotta, belum bisa ditentukan saat ini sebab masih menunggu hasil kajian appraisal.

”Jadi saat sekarang belum bisa ditentukan nilai jual objek tersebut,” katanya.

Sementara itu Raja Negeri Waai, Decky Bakarbessy menjelaskan, Pemerintah Negeri telah banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Sosialisasi katanya cukup penting, karena masalah tanah penuh dengan Resistensi.

”Dari data sementara sebanyak 23 KK yang punya sertifikat, yang lainnya masih belum jelas, intinya Pemerintah Negeri Waai tetap melaksanakan sosialisasi untuk menyukseskan program strategis bagi rakyat Maluku, “ katanya. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60