Rapat Komisi III Bahas LPJ Gubernur, Banjir Kritik

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dikritisi Komisi III DPRD Maluku. Kritikan tersebut dikemukakan dalam rapat antara Komisi III bersama mitra yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (26/07/2021).

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku menjadi salah satu permasalahan yang dikritisi dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugi juga mengkritisi isi dokumen yang berbeda dengan kondisi lapangan.
“Ini perlu diperhatikan dengan baik agar isi dokumen sama dengan kondisi lapangan.
Isi dokumen bagus tapi kondisi lapangan memperihatinkan,” kata politisi asal Pulau Buru itu.

Hal senada juga ditegaskan Wakil ketua Komisi III, Hata Hehanussa yang mengkritisi dokumen yang hanya tertera scan tandatangan gubernur Maluku tanpa tanggal padahal hanya 44 anggota DPRD Maluku.

Menyikapi kritikan anggota Komisi III DPRD Maluku itu, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Zulkifly Anwar menegaskan jika tanda tangan Gubernur Maluku pada LPJ tersebut merupakan tanda tangan asli dan bukan discan.
” Perlu kami jelaskan jika tandatangan pak gubernur itu asli dan tidak discan karena saya yang mengawal dokumen, soql tqbggal namun memang tidak dicantumkan. Karena itu kami mohon maaf,” jelas Anwar.

Usai rapat, Hatta Hehanussa kepada wartawan menjelaskan jika rapat yang dilaksanakan tersebut menyoroti beberapa hal terutama realisasi anggaran belanja pegawai yang turun srkitar Rp 8 miliar, juga masalah program serta belanja untuk mengatasi Covid-19.

Terkait tanda tangan Gubernur Maluku pada dokumen LPJ, Hehanussa menjelaskan dirinya melihat pada dokumen tersebut tidak tertera tanggal.
“Ini adalah dokumen APBD yang harus menjadi perhatian kita. Tapi telah dijelaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, jadi semuanya telah selesai,” katanya. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60