Komisi III Tindaklanjut Pengaduan Konsumen MBR

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Setelah menerima pengaduan dari konsumen Masyarakat Berpanghasilan Rendah (MBR) pada program Rumah Bersubsidi dari pemerintah pada perusahaan Grand Lestari di Desa Tawiri, Komisi III DPRD Maluku mengundang tujuh mitra terkait untuk membicarakan hal dimaksud.

Ketujuh mitra tersebut termasuk Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Senin (31/05/2021).

Wakil Ketua Komisi III Hatta Hehanussa kepada wartawan usai menerima perwakilan MBR menjelaskan, proses rumah bersubsidi yang dilakukan PT Lestari Pembangunan Jaya telah berjalan dari tahun 2017 menindaklanjuti program satu juta rumah oleh Pemerintah Pusat.

“Berdasarkan aduan, ada kurang lebih 2000 KK yang telah mendaftar dengan membayar Rp18.235.000.

Namun hingga saat ini belum ada realisasi terhadap program tersebut,” katanya.

Untuk itu, Komisi III akan menjadwalkan pemanggilan pimpinan PT Lestari Pembangunan Jaya guna mempertanyakan hal ini.

“Proses lanjutannya, kita akan memanggil Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya, Ny. Betty Pattikaihattu untuk mendengar penjelasan dari beliau. Setelah itu, Komisi III akan memberikan kesimpulan atau rekomendasi,” kata Hatta.

Pemanggilan terhadap pimpinan PT Pembangunan Lestari Jaya direncanakan dalam minggu ini, guna mempertanyakan kejelasan dari program dimaksud.

Sementara itu, Ida Athiutta salah satu korban mempertanyakan kedudukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sehingga mega proyek yang ada di Desa Tawiri bisa terbangun kurang lebih 200 unit rumah tanpa ada syarat awal untuk mendapatkan ijin membangun.

“Kami sangat menyesal dan olehnya itu kami mendatangi Komisi III DPRD Kota Ambon dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku, kami membawa aspirasi kurang lebih 2000 KK untuk bisa dibantu agar bisa menyelesaikan masalah ini. Karena sebagai warga Kota Ambon kami ingin masalah ini dapat diselesaikan oleh para wakil rakyat baik di kota maupun provinsi,” tandas Athiutta.

Jika masalah tersebut tambah Atihuta tidak ada titik terang maka dengan terpaksa pihaknya akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60